PLN Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Jokowi Hapus DMO Batu Bara

Reporter

Bisnis.com

Selasa, 31 Juli 2018 15:37 WIB

Petugas membersihkan jalanan di sekitar bundaran Grosser Stern, yang dicat menjadi kuning oleh aktivis Greenpeace sebagai bentuk protes pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara, di Berlin, Jerman, Selasa, 26 Juni 2018. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - PT PLN (persero) memperkirakan bakal mengalami kerugian hingga di atas Rp 30 triliun jika rencana penghapusan domestic market obligation atau DMO batu bara dilaksanakan. “Harus subsidi, subsidi besar-besaran selisih batu bara dengan APBN. Di APBN kan US$ 68 - US$ 70 per ton, sedangkan sekarang harganya sudah US$ 120 kan ya? Berarti besar sekali, mungkin (subisidi) di atas Rp 30 triliun,” kata Direktur Utama PLN Sofyan Basir seusai menghadiri rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa, 31 Juli 2018.

Baca: PLN: Tarif Listrik Tidak Naik Sampai Tahun Depan

Sofyan mengatakan penyerapan batu bara untuk PLN hingga saat ini mencapai 92 juta ton atau 20 persen dari kuota yang ada. Kendati demikian, Sofyan meyakinkan wacana penghapusan DMO batu bara tidak jadi dilakukan sehingga PLN tidak akan menderita kerugian seperti yang diperkirakan.

Baca: DMO Batu Bara Dihapus, Luhut: Kami Tak Ingin PLN Goyang

Pada rapat internal, Jumat, 27 Juli 2018, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan rencana pemerintah untuk menghapus kebijakan DMO untuk mengerek kinerja ekspor Indonesia. "Intinya kita mau cabut DMO itu seluruhnya. Jadi nanti akan diberikan (subsidi) apakah US$2-US$3 per ton, seperti sawit. Akan ada dana cadangan energi untuk menyubsidi PT PLN," tuturnya.

Rencana tersebut mendapat reaksi dari sejumlah pihak karena dinilai tidak akan signifikan mengerek devisa. Hari ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan rencana penghapusan kebijakan domestic market obligation (DMO) batu bara urung dilaksanakan. Menurut Jonan, hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Menurutnya, keputusan Presiden sesuai dengan apa yang berlaku saat ini. “Enggak ada perubahan. Enggak ada peraturan pemerintah baru, mekanisme harga sama," ujarnya seusai mengikuti Rapat Terbatas Strategi Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa, Selasa, 31 Juli 2018.

Advertising
Advertising

Mengutip Kepmen ESDM No. 1395 K/30/MEM/2018, harga jual batu bara untuk PLTU dalam negeri ditetapkan senilai US$ 70 per ton untuk kalori acuan 6.322 kkal/kg GAR. Jonan juga memastikan kebijakan DMO batu bara tetap mengikuti kebutuhan nasional, sehingga hitungan kuota 25 persen tidak berubah.

BISNIS

Berita terkait

Jokowi Sebut Impor Produk Elektronik Bikin Defisit hingga Rp 30 Triliun Lebih

13 menit lalu

Jokowi Sebut Impor Produk Elektronik Bikin Defisit hingga Rp 30 Triliun Lebih

Jokowi menyayangkan perangkat teknologi dan alat komunikasi yang digunakan di Tanah Air saat ini masih didominasi oleh barang-barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Respons Rencana Prabowo Tambah Kementerian hingga 40

36 menit lalu

Jokowi Respons Rencana Prabowo Tambah Kementerian hingga 40

Orang-orang dekat Prabowo menceritakan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar untuk menguasai DPR.

Baca Selengkapnya

Seputar Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

45 menit lalu

Seputar Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

Jokowi mengharapkan pembukaan Indonesia Digital Test House (IDTH) di BBPPT dapat memperkuat ekosistem digital lokal. Berikut hal-hal seputar IDTH.

Baca Selengkapnya

Seloroh Jokowi saat Ditanya Parpol Baru setelah Tak Diakui PDIP

1 jam lalu

Seloroh Jokowi saat Ditanya Parpol Baru setelah Tak Diakui PDIP

Sebelumnya, Kabar Jokowi bukan lagi anggota PDIP disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sepakat dengan Luhut soal Jangan Ada Orang Toxic di Kabinet Prabowo

1 jam lalu

Jokowi Sepakat dengan Luhut soal Jangan Ada Orang Toxic di Kabinet Prabowo

Presiden Jokowi setuju dengan usul yang menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto tak perlu membawa orang 'toxic' masuk kabinet.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House di Depok

1 jam lalu

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House di Depok

Presiden Jokowi mengharapkan pembukaan IDHT memperkuat ekosistem digital lokal.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal KIM atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

2 jam lalu

Reaksi Internal KIM atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Gerindra menyatakan Prabowo sudah mendiskusikan pembentukan presidential club sejak bertahun-tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Tiga Arahan Jokowi untuk Sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran

3 jam lalu

Tiga Arahan Jokowi untuk Sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran

Presiden Jokowi juga mengatakan RKP harus didasarkan pada hasil dengan memperhatikan return ekonomi yang dihasilkan.

Baca Selengkapnya

Kewarganegaraan Ganda Arcandra Tahar Pernah Jadi Persoalan, Jokowi Tunjuk sebagai Wakil Menteri ESDM

4 jam lalu

Kewarganegaraan Ganda Arcandra Tahar Pernah Jadi Persoalan, Jokowi Tunjuk sebagai Wakil Menteri ESDM

Eks Menteri ESDM, Arcandra Tahar tersangkut soal kewarganegaraan ganda hingga dicopot dari jabatan. Kkemudian diangkat Jokowi lagi jadi wakil menteri.

Baca Selengkapnya

Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

4 jam lalu

Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

Presiden Jokowi menyoroti urgensi peningkatan jumlah dokter spesialis di Indonesia. Apa pesan untuk pemimpin baru?

Baca Selengkapnya