2019, BI dan Pemerintah Upayakan Tarik Devisa Wisata USD 20 M
Reporter
Bisnis.com
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Kamis, 26 Juli 2018 20:28 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia atau BI bersama pemerintah akan berupaya menarik devisa pariwisata sebesar US$ 20 miliar tahun depan. Hal ini dilakukan untuk menggenjot cadangan devisa untuk pembiayaan defisit transaksi berjalan yang melebar tahun ini ke kisaran US$ 25 miliar dari posisi tahun lalu sebesar US$ 17,3 miliar.
Baca: Prediksi Defisit Transaksi Berjalan, BI: Tekornya Tambah Gede
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan devisa sekitar US$ 20 miliar dapat diperoleh dari kunjungan turis asing sebanyak 20 juta orang pada tahun depan. Artinya, asumsi ini dibuat berdasarkan pengeluaran satu orang turis asing dalam satu kunjungan ke Indonesia, yang rata-rata sebesar US$ 1.000.
Bank sentral dan pemerintah di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) telah melakukan pertemuan khusus membahas langkah konkrit dalam menggenjot sektor tersebut. "Yang sudah kita siapkan apa? Kami sudah rapat koordinasi dengan Menko Maritim, Menteri Pariwisata (Menpar), industri perhotelan, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya. Semangatnya, empat destinasi selain Bali akan kami keroyokin," ujar Perry, Kamis, 26 Juli 2018.
Baca: BI: Reaktivasi Lelang SBI Tidak Mendadak
Empat destinasi tersebut masuk ke dalam program sepuluh Bali Baru, yaitu Labuan Bajo, Danau Toba, Mandalika, dan Borobudur. Perry menuturkan keputusan tersebut diambil tanpa menganggap bahwa enam destinasi unggulan lainnya tidak penting. Namun, keempat destinasi ini adalah prioritas jangka pendek.
BI dan pemerintah akan bekerja sama mengatasi masalah yang ada dalam mendorong perkembangan empat destinasi tersebut, seperti masalah perizinan, visa, bandara, ketersediaan penerbangan murah atau Low Cost Carriers (LCC), paket wisata, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di desa, serta pariwisata religi.
"Kami akan koordinasikan, yang akan kami lakukan, langkah konkret termasuk juga komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), KBRI, juga perwakilan-perwakilan BI di luar negeri untuk bagaimana mempromosikan pariwisata," ucap Perry.
