Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Darmin Nasution, saat memberikan paparan materi di acara Digital Economic Briefing 2017 yang digelar oleh Tempo Media Group di Gedung Indosat Ooredoo Pusat, Jakarta, 16 November 2017. TEMPO/Andi Aryadi
TEMPO.CO, Jakarta -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah menyiapkan bahan negosiasi terkait peninjauan ulang Amerika Serikat terhadap pemberian insentif Generalized System of Preferences untuk impor asal Indonesia atau ancaman perang dagang Amerika Serikat.
Dia pun merinci penyebab peninjauan ulang tersebut karena dua hal, yakni defisit neraca perdagangan dengan negara Indonesia serta akses AS ketika melakukan ekspor ke Indonesia dinilai sulit. "Perlu diperhatikan defisit dia [AS] seberapa besar, menurut data Indonesia hampir USD9 miliar USD, menurut dia defisitnya USD14 miliar," kata Darmin di kantor Kemenko Perekonomian, Rabu, 11 Juli 2018.
Menurut dia, penyebab perbedaan data ini bisa macam-macam, di antaranya harga CIF [Cost Insurance Freight] di sana sementara Indonesia memakai FOB [Freight on Board]. Bisa juga ada barangnya dari negara lain yang menggunakan bendera Indonesia.
Terkait ekspor AS ke Indonesia, Darmin mengatakan beberapa hal yang jadi persoalan di antaranya jasa asuransi AS yang masuk ke Indonesia dan hak kekayaan intelektual (HKI) terhadap barang milik AS.
Mantan Gubernur Bank Indonesia ini lalu menjelaskan tindakan yang diambil pemerintah dalam rangka bernegosiasi dengan AS terkait ini. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan bahan-bahan berupa kajian untuk menghadapi evaluasi tersebut.
Darmin pun mengungkapkan telah mengirimkan penjelasan tertulis kepada pemerintah AS. Dia melanjutkan Selasa, 17 Juli 2018 nanti akan dilaksanakan pertemuan teknis antara pejabat eselon I Indonesia dengan AS di Singapura membahas GSP ini. Setelah itu, di akhir Juli ini Menteri-menteri yang bersangkutan akan berangkat ke AS untuk bernegosiasi secara langsung.
"Kita berada di daftar ke-16 negara yang neraca perdagangannya AS defisit," kata Darmin.
Darmin melanjutkan, dampak jika GSP ini dicabut, pemerintah AS akan menerapkan bea masuk antara 10 persen-25 persen. "Kalau 25 persen naik harganya, bisa-bisa ekspor barang ke AS turun sampai setengahnya," katanya.
Walaupun begitu, Darmin Nasution mengatakan itu hanya terjadi pada beberapa jenis barang saja. "Jadi ya kita siapkan saja itu, pokoknya kita siapkan saja," katanya.
