Bappenas Harapkan IDF 2018 Bisa Jadi Referensi Pemerintah Daerah

Reporter

Antara

Editor

Anisa Luciana

Selasa, 10 Juli 2018 16:00 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) dan Menteri PPN / Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bersiap mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, 5 Maret 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), didukung Knowledge Sector Initiative, sebuah program kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan Australia, menggelar Indonesia Development Forum 2018 (IDF 2018) pada 10-11 Juli 2018 di Jakarta yang membahas ketimpangan antar daerah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengharapkan gelaran IDF 2018 dapat menjadi referensi pemerintah daerah yang baru saja terpilih dalam Pilkada serentak Juni lalu untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Baca juga: Indonesia Development Forum Digelar, Bappenas: Genjot Ekonomi

"Menurut saya ini momentum bagus. Sudah ada pilkada dan kemudian setiap pemenang pilkada, apakah itu gubernur, bupati, atau walikota terpilih harus menyiapkan rencana pembangunan jangka menengah dari daerahnya untuk lima tahun ke depan, dan tentunya kita harapkan mereka buat RPJMD terbaik," ujar Menteri Bambang saat jumpa pers di Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018.

Untuk membuat RPJMD terbaik, lanjut Bambang, tentunya pemerintah daerah membutuhkan referensi, terutama dalam menyusun program untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di daerah. Selain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), tentunya pemerintah daerah dapat melihat contoh sukses dari daerah lain.

Advertising
Advertising

"RPJMN yang ada di tingkat nasional, tapi belum tentu applicable ke daerah. Tentunya mereka harus melihat juga apa sih yang daerah lain lakukan dan sukses. Itu kenapa IDF jadi penting dalam konteks pasca pilkada, karena kita harapkan ide-ide bagus dan best practice mudah-mudahan bisa jadi referensi dari RPJMD yang harus mereka susun sebagai bagian kewajIban dari keterpilihan Gubernur, Bupati, atau Walikota tersebut," kata Bambang.

Baca juga: Begini Risihnya JK Buka Forum Soal Kemiskinan di Hotel Mewah

IDF 2018 merupakan wadah diskusi bertaraf internasional untuk mendiskusikan isu strategis dan agenda prioritas pembangunan Indonesia, sekaligus mencari solusi inovatif yang sesuai dengan konteks pembangunan di Indonesia. Forum ini mewadahi pemerintah Indonesia, akademisi, masyarakat sipil, mitra pembangunan dan masyarakat secara umum untuk mengumpulkan perspektif pembangunan lintas-disiplin.

IDF 2018 mengangkat tema Terobosan untuk Mengatasi Kesenjangan Antar wilayah di Seluruh Nusantara. Pasalnya, Pemerintah Indonesia menyadari dampak dari kesenjangan antar wilayah terhadap lintasan pertumbuhan Indonesia.

ANTARA

Berita terkait

Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

23 hari lalu

Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membagikan momen lebarannya di akun Instagram pribadi @sandiuno.

Baca Selengkapnya

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

29 hari lalu

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

Kabar peleburan KPK dengan Ombudsman menimbulkan polemik. Bappenas membantah tengah membahas peleburan tersebut.

Baca Selengkapnya

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

29 hari lalu

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?

Baca Selengkapnya

ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

32 hari lalu

ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

Peneliti ICW Kurni Ramadhana mengatakan rencana KPK bubar lalu gabung Ombudsman bukan isapan jempol, sudah dibahas di Bappenas.

Baca Selengkapnya

Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

40 hari lalu

Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

Heru Budi menyebut Kepulauan Seribu cocok jadi food estate alias lumbung pangan di DKI Jakarta. Berikut hal yang bakal dilakukan Pj Gubernur DKI itu.

Baca Selengkapnya

Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Diklaim Bisa Tekan Penyakit Diabetes, Jantung dan Stroke

41 hari lalu

Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Diklaim Bisa Tekan Penyakit Diabetes, Jantung dan Stroke

Bappenas mengklaim penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan akan menekan penyakit diabetes, jantung dan stroke di masyarakat.

Baca Selengkapnya

Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Ini, Bappenas: Sudah Sesuai RPJMN

41 hari lalu

Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Ini, Bappenas: Sudah Sesuai RPJMN

Bappenas sebut penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan tahun ini sudah sesuai dengan rencana pembangunan.

Baca Selengkapnya

PBB Luncurkan Buku Kisah Nyata Upaya Mencapai SDGs.

43 hari lalu

PBB Luncurkan Buku Kisah Nyata Upaya Mencapai SDGs.

PBB meluncurkan "Those Not Left Behind", buku berisi 22 kisah nyata tentang upaya mencapai SDGs.

Baca Selengkapnya

Heru Budi Akan Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu: Kaya Potensi Ikan, Rumput Laut..

44 hari lalu

Heru Budi Akan Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu: Kaya Potensi Ikan, Rumput Laut..

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan lahan di Kepulauan Seribu cocok dipakai sebagai food estate bagi DKI Jakarta pada 2025.

Baca Selengkapnya

Alasan Makan Siang Gratis Dibahas Pemerintah, Bappenas: Mencontoh Negara Maju

52 hari lalu

Alasan Makan Siang Gratis Dibahas Pemerintah, Bappenas: Mencontoh Negara Maju

Bappenas menyebut bahwa program makan siang gratis mencontoh kebijakan yang sudah ada di sejumlah negara berpendidikan maju.

Baca Selengkapnya