TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menghadiri rapat koordinasi membahas tentang perumusan strategi dan kebijakan menghadapi dampak perang dagang Amerika Serikat dengan Cina dan kenaikan tingkat suku bunga AS.

"Tidak mendesak, kan memang tujuh hari kerja," kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat ditemui sebelum rapat di Kantor Kemenko Perekonomian, Ahad, 8 Juli 2018.

Baca juga: Perang Dagang, AS Ancam Cabut Tarif Bea Masuk Produk Indonesia

Terlihat hadir di kantor Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong, dan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi.

Para menteri hadir sekitar pukul 15.00 WIB hingga 15.30. Sedangkan Menteri Perindustrian, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Pertanian diwakilkan.

Seperti diketahui perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Cina baru saja dimulai. Menjelang pemberlakuan tarif impor bagi Cina pada 6 Juli 2018, AS mengancam akan meninjau ulang impor beberapa produk Indonesia, yang merupakan efek dari perang dagangnya dengan Cina.

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan salah satu komoditas yang akan terkena adalah tekstil. "Dia (Presiden Amerika Serikat Donald Trump) sudah kasih kita warning karena ekspor kita lebih besar daripada ekspor mereka, beberapa special treatment yang dia beri ke kita mau dia cabut," kata Sofjan di Halal Bihalal Apindo, Kamis, 5 Juli 2018.

Menurut Sofjan, tidak ada satu pihak pun yang akan bisa mengukur efek perang dagang yang akan terjadi di masa depan.

Sementara itu, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani membenarkan adanya upaya AS untuk meninjau kembali Generalized System of Preference (GSP) untuk beberapa produk Indonesia.

"Itu termasuk plywood, kayu, produk pertanian, udang dan macam-macam. Tekstil sebenarnya tidak, tidak masuk di 120 itu," kata Shinta.

Namun, Shinta melihat komoditas tekstil dapat terkena juga karena seluruh produk yang akan ditinjau terkait ancaman perang dagang.

BISNIS