TEMPO.CO, Tangerang - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta pemerintah kabupaten mengutamakan pelayanan terhadap pihak investor yang berorientasi pada ekspor, khususnya dalam pemberian izin.

"Tutup mata langsung berikan (izin) detik itu juga," kata Jokowi saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XI Asosiasi Pemerintah Kabupten Seluruh Indonesia (APKASI) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Jumat, 6 Juli 2018.

Baca juga: Banyak Kepala Daerah Ditangkap KPK, Jokowi: Saya Sangat Sedih

Jokowi mengatakan, langkah tersebut untuk memperbaiki neraca perdagangan yang sedang defisit karena impor lebih besar daripada ekspor. "Ini yang harus diperbaiki secara bersama antara pusat dan daerah. Harus bekerja bersama-sama," ujar Jokowi.

Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat neraca perdagangan pada Mei 2018 kembali mengalami defisit yaitu sebesar US$ 1,52 miliar. Naiknya harga minyak dunia membuat impor minyak dan gas semakin meningkat sehingga membuat neraca perdagangan kembali tertekan.

BPS mencatat nilai impor Indonesia selama Mei 2018 mencapai US$ 17,64 miliar atau meningkat 9,17 persen dibandingkan dengan April 2018. Sementara, nilai ekspor tumbuh lebih rendah yaitu US$ 16,12 miliar atau meningkat 10,90 persen dibanding April 2018.

Menurut Jokowi, investasi dan ekspor merupakan kunci pertumbuhan ekonomi. Investasi, kata dia, akan datang kalau pemerintah melayani dengan baik para investor melalui percepatan perizinan. Sebab, kecepatan merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing.

Jokowi menuturkan, di zaman yang serba cepat, sudah tidak ada lagi istilah negara besar mengalahkan negara kecil. Tetapi negara yang cepat lah yang akan mengalahkan negara yang lambat. "Kuncinya di situ , kecepatan. Kecepatan bertindak, melayani. Mindset itu harus kita milki sekarang ini. Tanpa itu jangan berbicara lagi mengenai daya saing," ujarnya.

Dengan adanya kecepatan melayani, Jokowi menilai pekerjaan rumah pemerintah juga bisa berkurang. Misalnya dalam penurunan angka kemiskinan. Mesti tiap tahun tingkat kemiskinan menurun, Jokowi mengatakan bahwa angkanya masih cukup tinggi." 2015 dulu 11,13. Tahun 2016 10,7. Pada 2017 kemarin 10,12 dan kita harapkan tahun ini akan keluar lagi satu digit angka kemiskinan kita," kata dia.