Kontrak Chevron di Blok Rokan Bisa Diperpanjang dengan Syarat
Reporter
Robby Irfany
Editor
Ali Akhmad Noor Hidayat
Sabtu, 30 Juni 2018 07:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyatakan bisa memperpanjang kontrak bagi hasilnya dengan Chevron Pacific Indonesia di Blok Rokan setelah masa perjanjian habis pada 2022 mendatang. Syaratnya, operator harus mampu meningkatkan produksi dan persyaratan kontrak menguntungkan negara.
"Rokan bisa segera diputuskan. Tapi strateginya tidak bisa saya jelaskan di sini. Mudah-mudahan tahun ini ada keputusan," ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar di kantornya, Jumat 29 Juni 2018.
Menurut Arcandra, secara informal Chevron sudah menyatakan minatnya melanjutkan pengeboran blok migas terbesar itu. Namun Kementerian Energi masih menunggu proposal resmi dari perusahaan.
Produksi Blok Rokan berasal dari dua lapangan utama, yaitu Minas dan Duri. Lantaran faktor usia, produksinya terus menurun dari 250 ribu barel per hari pada 2016 menjadi 213 barel per hari pada bulan lalu.
Manajemen tengah menggenjot produksi dengan mengebor sumur tambahan di Lapangan Sidingin, Hitam, Petapahan, Pematang, Ampuh, dan Sikladi. Rencana pengembangan lanjutan (plan of further development) disetujui pemerintah pada Mei silam.
Berdasarkan aturan baru yang termuat dalam Peraturan Menteri Energi Nomor 23 Tahun 2018, pemerintah menempatkan pengelola blok sebelumnya di opsi teratas untuk wilayah kerja yang akan habis masa kontraknya. Jika kontraktor tidak berminat, pemerintah bisa mempertimbangkan Pertamina sebagai pengelola selanjutnya. Apabila perseroan tidak mau, maka pengelolaannya ditentukan melalui lelang. Pemerintah, dalam regulasi itu, berhak menentukan pengelola selanjutnya berdasarkan usulan produksi yang menguntungkan bagi negara.
Arcandra mengatakan pemerintah bakal mempertahankan bagi hasil yang lebih banyak untuk negara. Nantinya Chevron juga harus bersedia beralih ke skema kontrak bagi hasil kotor dari sistem sebelumnya: gross split. Menurut dia, kontraktor harus mengelola blok dengan efisien supaya proyek tetap ekonomis. "Bagian minyak negara harus lebih besar," ujar dia.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto awal bulan sebelumnya mengatakan, pemerintah juga akan memperpanjang kontrak selama Chevron bersedia menerapkan teknologi pengurasan minyak (enhanced oil recovery) skala besar melalui injeksi surfaktan. Perusahaan sudah melakukan dua tahap uji coba. Hasilnya, surfaktan menghasilkan angka pengembalian minyak sekitar 17-22 persen di satu pola di Lapangan Minas. Tes lapangan ini memakan biaya sekitar US$ 222 juta.
Saat ini proyek surfaktan Chevron mandek karena perusahaan belum mendapat kepastian perpanjangan kontrak. Padahal, berdasarkan kesepakatan Chevron dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, proyek bisa diinisiasi pada awal 2017 mendatang.
"EOR full scale adalah syarat yang kami tawarkan supaya kontrak bisa diperpanjang. Supaya produksinya bisa bertambah," ujar Djoko.
Sementara itu, PT Pertamina (Persero) juga tengah menimbang untuk andil dalam pengelolaan Blok Rokan. Namun hingga saat ini, sikap perusahaan belum jelas: menjadi operator atau hanya memiliki saham. Sebab, Pertamina harus mengeluarkan bujet ekstra beberapa tahun mendatang setelah mendapat limpahan blok migas yang habis kontrak mulai dari Blok Mahakam, Blok Sanga-Sanga, hingga Blok East Kalimantan. Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengatakan saat ini prosesnya masih dalam tahap evaluasi.
"Sedang dibahas di internal," kata dia, pekan lalu.
Chevron membenarkan perpanjangan kontraknya masih dalam pembahasan bersama pemerintah. Corporate Communications Manager Chevron Indonesia Danya Dewanti mengungkapkan Blok Rokan adalah aset dengan kompleksitas yang tinggi. "Pengelolaannya memerlukan investasi yang signifikan," tutur dia.
