Risiko Penurunan Penerimaan Pajak Masih Tinggi, Ini Sebabnya

Kamis, 28 Juni 2018 13:05 WIB

Wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan ( SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) di KPP Pratama Jakarta Pulogadung, 29 Maret 2018. Batas pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi berdasarkan aturan yang berlaku ditetapkan sampai 31 Maret. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listiyanto memperkirakan penerimaan negara tahun ini masih dibayangi risiko shortfall atau penurunan penerimaan pajak. Hal ini seiring dengan ancaman fluktuasi nilai tukar rupiah.

Eko menjelaskan, meskipun penerimaan pajak cukup tinggi, tetap ada potensi terjadinya shortfall pada triwulan ketiga. Shortfall adalah kondisi penerimaan pajak melonjak turun dari target penerimaan karena berbagai hal.

Baca: PPh Final Turun, Ditjen Pajak Targetkan UMKM Pembayar Pajak Naik

Karena itu, menurut Eko, pemerintah tidak dapat menjalankan bisnis seperti biasa saja jika ingin mencapai target pendapatan. "Potensi terjadi shortfall pada triwulan ketiga sangat tinggi karena dinamika kurs dan naiknya suku bunga," ujar Eko, Rabu, 27 Juni 2018.

Eko menyebutkan, jika kurs tidak segera ditangani, dinamikanya akan berimbas pada dunia usaha. Nilai tukar rupiah harus bisa dijaga di level 13.750 per dolar Amerika Serikat, supaya pertumbuhan pajak tetap dalam tren positif.

Advertising
Advertising

Baca: Sosialisasi PPh UMKM, Jokowi Heran Tawaran Sepedanya Tidak Laku

Nilai tukar rupiah terhadap dolar saat ini yang mendekati 14.200 dinilai akan memberikan beban kepada wajib pajak di dunia usaha. Pasalnya, wajib pajak (WP) yang berpenghasilan tinggi merupakan WP yang bertransaksi dengan dolar. Dengan demikian, jika persoalan kurs tidak segera ditangani, pendapatan dari pajak dapat dipastikan menurun.

Tren kenaikan suku bunga untuk menghambat laju pelemahan rupiah, menurut Eko, juga sedikit banyak akan mempengaruhi dunia usaha. Dengan naiknya suku bunga acuan Bank Indonesia (BI), bunga kredit dipastikan akan naik dan menghambat pertumbuhan di sektor riil.

Kondisi ini, kata Eko, diperburuk oleh kebiasaan birokrasi di Indonesia. "Penerimaan pajak masih jauh dari sasaran, baru pada triwulan empat digenjot. Belanja negara juga demikian, baru diperketat pada akhir tahun."

BISNIS

Berita terkait

Terpopuler Bisnis: Tanggapan Jokowi Atas Fenomena Pabrik Tutup, Cerita Pengguna Starlink hingga Viral Pajak Rp9 Juta

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Tanggapan Jokowi Atas Fenomena Pabrik Tutup, Cerita Pengguna Starlink hingga Viral Pajak Rp9 Juta

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memaklumi usaha selalu ada kondisi naik turun.

Baca Selengkapnya

Indef Minta Pemerintah Antisipasi Penurunan Konsumsi pada Triwulan II

1 hari lalu

Indef Minta Pemerintah Antisipasi Penurunan Konsumsi pada Triwulan II

Pemerintah diminta untuk mengantisipasi potensi menurunnya kinerja konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan II 2024.

Baca Selengkapnya

Awal Mula Penemuan Taptilo untuk SLB yang Sempat Ditahan dan Dipajaki Bea Cukai, Alat Apakah Itu?

1 hari lalu

Awal Mula Penemuan Taptilo untuk SLB yang Sempat Ditahan dan Dipajaki Bea Cukai, Alat Apakah Itu?

Alat pembelajaran taptilo untuk salah satu SLB sempat ditahan dan dipajaki Bea Cukai. Apakah itu Taptilo yang penting bagi belajar tunanetra?

Baca Selengkapnya

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara: Kita Harus Waspada, Pendapatan Negara Turun

2 hari lalu

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara: Kita Harus Waspada, Pendapatan Negara Turun

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa Indonesia harus waspada, karena pendapatan negara pada triwulan I 2024 turun.

Baca Selengkapnya

10 Negara Bebas Pajak Penghasilan Pribadi, Tertarik Pindah?

2 hari lalu

10 Negara Bebas Pajak Penghasilan Pribadi, Tertarik Pindah?

Berikut deretan negara yang tidak memungut pajak penghasilan (PPh) pribadi, didominasi oleh negara yang kaya cadangan migas.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Cek Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas, Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Cek Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas, Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani

Syarat pendaftaran CPNS Kepolisian Khusus Pemasyarakatan (Polsuspas) yang banyak diminati oleh para pelamar dari seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya

Jadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

5 hari lalu

Jadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai

Pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai disorot usai banyak kritikan terkait kinerjanya. Berapa gajinya?

Baca Selengkapnya

Zulhas Cerita Panjang Lebar soal Alasan Permendag Tak Lagi Batasi Barang Bawaan dari Luar Negeri

5 hari lalu

Zulhas Cerita Panjang Lebar soal Alasan Permendag Tak Lagi Batasi Barang Bawaan dari Luar Negeri

Mendag Zulhas bercerita panjang lebar soal alasan merevisi Permendag Nomor 36 Tahun 2024 soal pengaturan impor.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

5 hari lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

5 hari lalu

Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

Dirjen Bea dan Cukai Askolani menjadi sorotan karena memiliki harta Rp 51,8 miliar

Baca Selengkapnya