TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjawab tudingan Prabowo Subianto soal Kereta Api Ringan atau Light Rail Transit (LRT). Budi mengatakan dalam membangun LRT, Kemenhub sangat berhati-hati mengelola dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Budi mengatakan pemerintah melibatkan banyak konsultan, terutama konsultan internasional dan instansi-instansi yang berwenang di Indonesia. "Menurut hemat saya, sinyalir yang disampaikan itu tidak benar," kata Budi Karya Sumadi saat ditanya soal tudingan mark up biaya LRT di Kementerian Perhubungan, Sabtu, 23 Juni 2018.

Baca juga: Kepala Proyek LRT Palembang Jawab Tudingan Prabowo

Sebelumnya, pada acara halal bihalal bersama ribuan kader dan simpatisan Partai Gerindra di Rajawali Grand Ballroom Palembang, Prabowo mengatakan pembangunan LRT Palembang yang panjangnya 24 kilometer dengan biaya Rp 12 triliun itu tergolong sangat boros.

Pada kesempatan itu, Prabowo membandingkan biaya pembangunan LRT di negara Eropa, untuk biaya pembangunan LRT per 1 kilometernya menggunakan dana US$ 8 juta saja. Namun di Palembang mencapai US$ 40 juta per 1 kilometer.

Simak pula: Kata Prabowo Pembangunan LRT Palembang Terlalu Mahal

Dengan perbandingan itu, Prabowo menegaskan pembangunan LRT tersebut dianggap terlalu banyak penggelembungan. “Selisih biaya pembangunan di Eropa mencapai 32 juta dolar, kalau dirupiahkan mencapai Rp 44 miliar, itu per 1 kilometer saja,” ujar Prabowo.

Dari angka-angka yang besar itu, Prabowo mengusulkan membangun rumah sakit, sekolah atau kebun-kebun rakyat.

Pada kesempatan yang berbeda, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Zulfikri mengatakan karakteristik jenis konstruksi membuat adanya variasi biaya konstruksi masing-masing LRT. Namun biaya konstruksi LRT Sumatera Selatan diyakini telah sesuai dengan harga pasar.

"Sehingga, nilai investasi secara keseluruhan dalam pembangunan LRT Sumsel ini merupakan total biaya sarana dan prasarana LRT yang tidak dapat terpisahkan," kata Zulkifli dalam keterangan tertulis, Sabtu, 23 Juni 2018.

Zulkifli mengatakan nilai investasi apabila dibagi panjang jalur kereta api tersebut dianggap masih cukup realistis dan telah dilakukan perbandingan dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Zulkifli mencontohkan, seperti di Malaysia biaya untuk pembangunan LRT Kelana Jaya Line diketahui sebesar Rp 817 miliar per kilometer Sedangkan, kata Zulkifli, untuk biaya pembangunan LRT di Manila sebesar Rp 907 miliar per km.

Menurut Zulkifli, anggaran pemerintah yang digunakan dalam pembangunan LRT Sumsel ini telah diproses secara akuntabel di mana telah dilakukan review secara berlapis mulai dari review oleh konsultan independen yang berkualifikasi internasional, audit internal maupun audit eksternal oleh instansi terkait agar sesuai dengan prinsip Good Coorporate Governance.

"Sebelumnya, usulan pembiayaan untuk proyek LRT ini oleh kontraktor awalnya diajukan sebesar 12 T, namun setelah melalui beberapa tahapan review biaya tersebut dapat ditekan menjadi 10,9 T," kata Zulkifli.

Zulkifli mengatakan dalam pelaksanaan pembangunannya, PT Waskita Karya (Persero) dibantu konsultan pengawas (supervisi) yang berkualifikasi Internasional yakni SMEC Internasional asal Australia. Perusahaan tersebut, kata Zulkifli menjawab tudingan Prabowo, telah mempunyai pengalaman yang cukup luas di beberapa negara di kawasan Asia, Australia, dan Afrika, Eropa, serta Amerika.