TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution akhirnya angkat bicara terkait dengan persoalan beras yang terjadi saat ini. Hal tersebut dilakukan untuk menjawab masalah seputar impor beras yang dinilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak sesuai dengan data serta rencana tambahan impor tahun ini.

Darmin menceritakan, pada 2015, ada peristiwa El Nino yang membuat petani kesulitan melakukan panen. Atas dasar analisis tersebut, pemerintah kemudian memutuskan membuka keran impor sekitar 1,5 juta ton. "Waktu itu yang bisa kita realisasi hanya 600 ribu-650 ribu ton. Jadi sisanya dilakukan pada 2016," katanya, Selasa, 22 Mei 2018.

Baca: JK Dukung Impor Beras: Lebih Baik Berlebih Ketimbang Kurang

Terkait dengan persoalan data, menurut Darmin, memang masih memungkinkan ada perbedaan antara satu instansi dan yang lain. Perbedaan data ada meskipun tiap instansi sama-sama menggunakan peta digital.

Selain itu, kata Darmin, waktu panen raya yang berubah setiap tahun menjadi salah satu kendala. Pada masa panen raya tersebut, pasokan beras di Indonesia seharusnya akan mampu memenuhi kebutuhan lima sampai dengan enam bulan.

Sayangnya, pada 2016, panen terjadi pada Maret, sedangkan panen pada 2017 terjadi pada April. Selanjutnya, di tahun ini, panen terjadi pada dua periode waktu, yakni sebagian Maret dan sebagian lagi April.

Artinya, menurut Darmin, ada perubahan-perubahan di dalam pola tanam yang membuat produksi beras berubah. "Tidak mengikuti kurva yang biasa," tuturnya. Walhasil, pembelian beras Bulog dari dalam negeri itu tidak setinggi tahun-tahun lalu.

Ihwal tambahan impor 500 ribu ton beras saat ini, Darmin menyebutkan hal tersebut berdasarkan pada perhitungan untuk mengamankan stok beras nasional. Saat ini, stok Bulog hanya sekitar 800 ribu ton. Jika ditambah impor, hanya menjadi 1,3 juta ton.

Padahal, kata Darmin, pemerintah berharap pembelian Bulog hingga Juni mendatang mencapai 2,2 juta ton. "Nah, kalau sampai Mei ternyata hanya 800 ribu ton, kita terus mau apa dengan angka-angka itu?"

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menyebutkan pemerintah akan kembali membuka keran impor beras 500 ribu ton. Kementerian Perdagangan pun memberikan batas impor kepada Bulog sepanjang April-Juli 2018.

Izin impor beras tahap kedua, kata Oke, dikeluarkan saat rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Perekonomian. Namun ia tidak ingat kapan persisnya rapat tersebut berlangsung. "Rakortasnya kira-kira satu sampai dua minggu yang lalu," katanya, 15 Mei lalu.

Oke pun memberikan beberapa opsi kepada Bulog ihwal negara yang akan mengimpor beras, seperti Vietnam, Thailand, Myanmar, Kamboja, India, dan Pakistan. Menurut Oke, impor beras dilakukan untuk menekan harga pasar yang masih tinggi. "Terserah Bulog, pokoknya kami batasi sampai bulan Juli impornya sebanyak 500 ribu ton," ujarnya.

BISNIS