TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara terkait rencana impor beras yang kembali akan dilakukan pemerintah. Menurutnya, impor itu dilakukan karena stok beras dalam negeri diperkirakan kurang.
Dia pun mengatakan dalam prinsip ketersedian pangan, lebih baik berlebih daripada kurang. “Prinsip daripada pangan itu ialah lebih baik lebih daripada kurang, stoknya. Bagaimana bulan yang akan datang (persediannya ada) jangan hanya bulan ini karena baru panen. Tapi nanti (dipersiapkan) gimana setelah panen,” katanya di Kantor Wakil Presiden RI, Selasa, 22 Mei 2018.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita membenarkan pemberitaan pada laman The Voice Of Vietnam Online (vov.vn), yang menyebutkan bahwa Perum Bulog telah menandatangani kontrak untuk melakukan pembelian beras sebanyak 300.000 ribu ton dari Vietnam dan 200.000 ton dari Thailand.
Di sisi lain, sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun berencana melakukan audit tambahan terkait kebijakan importasi beras yang dilakukan oleh pemerintah pada masa panen.
Simak: Kemendag Akui Akan Impor Beras Lagi 500 Ribu Ton
Anggota IV BPK Rizal Djalil menilai biang keladi dari polemik tersebut adalah tumpang tindih data. Oleh sebab itu, lembaganya akan melakukan audit tambahan dalam waktu dekat.
Audit tambahan yang akan BPK lakukan meliputi hulu hingga hilir yaitu perusahaan importir dan bisnisnya, rantai pasok dan harga sampai dengan tingkat konsumen.
Audit ini berlaku bagi Kementrian Pertanian dan Kementrian Perdagangan sebagai kementrian yang terkait. Polemik terkait importasi beras pun menurut BPK sudah sampai ke telinga presiden dari hulu hingga hilir, mulai dari alih fungsi lahan hingga produksi.
Rizal menegaskan kebijakan importasi beras adalah sepenuhnya hak pemerintah. Namun dasar penetapan kebijakan dan penetapan alokasi angka impor beras yang harus mendapatkan perhatian. Kebijakan importasi beras haruslah tranparan dan tidak merugikan petani.
