Presiden Joko Widodo (Jokowi) tertawa saat berdialog dengan perwakilan Kepala Desa saat Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pusat dan Daerah Tahun 2018 di Jakarta, 14 Mei 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertanyakan sikap sejumlah masyarakat di Pulau Jawa yang selalu memprotes kenaikan harga bahan bakar minyak. "Kita di Jawa bensin naik Rp 500 perak saja demo tiga bulan. Bensin naik Rp 1.000 demonya enam bulan, tujuh bulan," kata Jokowi dalam acara penutupan workshop nasional anggota DPRD PPP di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Selasa, 15 Mei 2018
Jokowi pun membandingkan kondisi tersebut dengan masyarakat di Papua. Harga BBM di sana, ucap Jokowi, selama puluhan tahun mencapai Rp 60 ribu per liter. Bahkan bisa mencapai Rp 100 ribu per liter jika cuaca sedang buruk. Tapi, ucap Jokowi, warga Papua tidak pernah demo.
Ketika mengunjungi Papua pada 3,5 tahun lalu, Jokowi heran harga BBM tinggi di sana. Sebab, ucap dia, pemerintah sebelumnya memberikan subsidi mencapai Rp 340 triliun untuk BBM. Tapi subsidi itu tak membuat harga BBM menjadi sama dengan di Pulau Jawa. "Kenapa harga enggak bisa sama? Ada apa? Kenapa enggak ditanyakan?" ujarnya.
Sekarang, tutur Jokowi, harga BBM di Papua sudah satu harga dengan di Pulau Jawa. Padahal ia sudah mencabut subsidi tersebut. "Saya perintahkan ke menteri untuk BBM disamakan dengan daerah-daerah lain. Itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya itu," katanya.
Jokowi sebelumnya menerapkan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga di Papua dan Papua Barat sejak Oktober 2016. Jokowi berharap kebijakan itu ke depan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan memperbaiki kesejahteraan rakyat Papua.
Untuk mendukung sarana transportasi yang belum memadai, Jokowi menyiapkan pesawat pengangkut BBM guna mempermudah pendistribusiannya. Selain melakukan pengadaan pesawat penyalur BBM, Pertamina mengembangkan sejumlah lembaga penyalur baru atau agen penyalur minyak dan solar (APMS) yang tersebar di beberapa titik di Provinsi Papua dan Papua Barat.
