TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan pemerintah akan menambah titik penyaluran bahan bakar minyak atau BBM satu harga. "Diseluruh Indonesia ada 17 titik. Diharapkan jumlah ini terus bertambah, khususnya didaerah terpencil, meski melalui medan yang cukup berat, namun ini harus dilakukan,” kata Jokowi, saat peresmian 16 lembaga penyalur resmi BBM 1 harga di Pontianak, Kalimantan Barat 29 Desember 2017.
Penambahan titik penyaluran BBM, kata Jokowi, untuk mewujudkan BBM satu harga.“BBM satu harga telah mendorong geliat roda perekonomian masyarakat sehingga ke depan bisa berkembang seperti daerah lainnya,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, Jokowi menekankan sistem pengawasan dari berbagai pihak, baik dari aparat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan agar BBM 1 Harga bisa dinikmati masyarakat dengan harga sesuai kententuan pemerintah. “Walau pertama kali diumumkan banyak yang meragukan. Tidak yakin ini (program) jalan, karena sulit dan biayanya mahal,” ujar Jokowi.
Dia berkisah untuk meyakinkan program tersebut, Menteri ESDM, Ignatius Jonan pun diperintahkan untuk menghitung biaya tambahan yang harus dikeluarkan agar BBM satu harga bisa diberlakukan. Setelah dihitung, pemerintah harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp 800 miliar untuk subsidi BBM satu harga.
Anggaran untuk subsidi BBM satu harga itu jauh lebih kecil dari subsidi BBM yang pernah diberikan pemerintah sebelumnya yang mencapai nilai Rp300 triliun. Sebagai contoh, salah satu kecamatan di perbatasan Kalimantan Barat dan Malaysia, Puring Kencana, harga BBM bisa mencapai Rp 40 ribu per liter. Semakin timur wilayah Indonesia, harga pun semakin tinggi.
“Di Sulawesi di daerah terpencil bisa mencapai Rp25 ribu per liter, dan lebih parah lagi di Papua bisa mencapai Rp100 ribu per liter,” ungkapnya.
Tingginya harga BBM, kata Jokowi, dapat mengakibatkan tingginya harga kebutuhan pokok. Semakin jauh atau terpencil daerahnya, maka semakin besar biaya untuk distribusi logistiknya. "Inilah menurut saya bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum diperhatikan, dan kenapa BBM harus satu harga, karena ini bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.
Disamping itu, program BBM satu harga ini juga merupakan dilakukan upaya pemerintah dalam mewujudkan energi berkeadilan bagi masyarakat di wilayah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) ditandai dengan hadirnya lembaga penyalur BBM 1 Harga.
Hari kedua kunjungan di Pontianak, Jokowi meresmikan 16 lembaga penyalur BBM satu harga di Terminal BBM Pertamina Pontianak, Kalimantan Barat. Ke-16 titik tersebut tersebar di beberapa wilayah, yakni yakni 4 titik di Papua dan Papua Barat, 1 titik di Maluku Utara, 5 titik di Kalimantan. 1 Titik di Sulawesi, 1 titik di Jawa Timur dan 4 titik di Kepulauan Riau. Peresmian tersebut sekaligus menandai telah tercapainya target pendirian lembaga penyalur BBM 1 Harga di 54 lokasi, yang telah direalisaikan Pertamina tahun ini. Sepanjang tahun 2017, Pertamina mengemban tugas dari Pemerintah untuk melaksanakan Program BBM 1 Harga di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik menegaskan bahwa berdasarkan roadmap yang disusun di awal 2017, perseroan menargetkan pembangunan 54 titik lembaga penyalur yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan direalisasikan oleh 8 wilayah operasi pemasaran Pertamina (Marketing Operation Region/MOR).
