Idrus Marham Candai Gubernur Bank Indonesia 'Minta Dukungan'
Reporter
Lani Diana Wijaya
Editor
Ali Akhmad Noor Hidayat
Jumat, 4 Mei 2018 08:38 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia meluncurkan kartu debit berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) pada Kamis, 3 Mei 2018. Dalam acara tersebut, Menteri Sosial Idrus Marham menyebutkan dirinya tak rela bila Gubernur BI Agus Martowardojo seperti mengemis meminta bantuan dari kementerian.
"Saya kira pak Agus tidak perlu minta dukungan dari kita, tapi bagaimana paradigma kita melihat masalah ini," kata Idrus saat peluncuran kartu GPN di Gedung Thamrin, kompleks perkantoran BI, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Mei 2018.
Simak: BI Luncurkan Kartu Berlogo Gerbang Pembayaran Nasional
"Saya juga tidak rela gubernur BI kayak ngemis-ngemis aja," lanjutnya disertai tawa peserta yang hadir.
Kartu GPN adalah program bersama seluruh perbankan di Indonesia. Dengan kartu ini, masyarakat dapat bertransaksi di semua bank penerbit electronic data capture (EDC) dan mesin anjungan tunai mandiri (ATM).
Saat memberi kata sambutan, Agus beberapa kali meminta dukungan dari kementerian dan kerja sama perbankan. Idrus berguyon sudah lima kali Agus melontarkannya di atas panggung acara peluncuran kartu GPN.
Idrus menyampaikan, pihak-pihak terkait, perbankan dan pemerintah, perlu melihat kartu GPN adalah sebuah kebutuhan bila ingin Indonesia maju. Menurut Idrus, Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi berpesan agar kementerian mempertaruhkan apapun demi program yang menyangkut kepentingan nasional.
Dalam perspektif Jokowi, lanjut Idrus, kartu GPN dibentuk untuk membangun kemandirian sistem pembayaran. Kartu GPN merupakan bentuk komitmen pemerintah membangun pemerintahan yang transparan. Ke depannya, pemerintah merencanakan penyaluran bantuan sosial lewat pembayaran non tunai.
"Tidak usah lah mengemis-ngemis apalagi kalau bungkuk-bungkuk begini. Ini adalah kebutuhan," ujar Idrus Marhamyang lagi-lagi merangsang gelak tawa.
Politikus Partai Golkar itu menuturkan, peluncuran kartu GPN Bank Indonesia membantu tugas Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan pemerintah. Misalnya, Program Keluarga Harapan (PKH) dan subsidi beras sejahtera (rastra).
