Pilot dan pramugari Garuda Indonesia memberikan penghormatan terakhir kepada Boeing 747-400 di Cengkareng, 9 Oktober 2017. Tempo/Vindry Florentin
TEMPO.CO, Jakarta- Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Sekarga) memberikan waktu 30 hari kepada pemerintah sebagai pemegang saham Garuda untuk menanggapi tuntutannya sebelum mereka mogok kerja. Salah satu tuntutan mereka adalah dicopotnya Direktur Personalia Garuda Linggarsari Suharso.
Corporate Affairs Asosiasi Pilot Garuda Kapten Eric Ferdinand mengatakan, dia dan rekan-rekannya sudah tidak percaya dengan direksi Garuda. Mereka ingin berdialog dengan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini. “Carilah orang-orang (direksi) yang mengerti dunia penerbangan,” kata dia kepada Tempo, Kamis, 3 Mei 2018.
Menurut Eric, anjloknya harga saham Garuda, disebabkan oleh merosotnya pelayanan yang disebabkan oleh manajemen yang tidak harmonis. “Saham itu akan meningkat jika performa perusahaan baik, kami ingin Garuda menjadi lebih baik,” tutur dia.
Sebelumnya, Ketua Umum Sekarga Ahmad Irvan Nasution mengatakan tuntutan pencopotan Direktur Personalia disebabkan perilakunya yang dianggap tidak mumpuni untuk mengemban tanggung jawab sebagai salah satu direktur di Garuda. “Yang jelas, kurangi jumlah direksi dan direktur personalia diganti,” ujar Ahmad.
Hubungan tidak harmonis antara Linggarsari dan karyawan Garuda, kata Ahmad, disebabkan kebijakan kekaryawanan yang dibuat tidak didiskusikan lebih dulu dengan perwakilan karyawan. Sekarga menganggap Linggarsari tidak layak menjadi salah satu pemimpin di Garuda.
Menanggapi ancaman mogok kerja tersebut, Linggarsari, dalam keterangan tertulis, mengatakan membuka ruang diskusi antara karyawan dan direksi atas permasalahan ini. “Pada prinsipnya, kami membuka ruang seluas-luasnya kepada rekan Sekarga dan APG untuk berdiskusi dan bermusyawarah,” ujar Direktur Personalia Garuda tersebut.
Adapun Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta ancaman mogok karyawan Garuda diselesaikan secara bipartit. "Selayaknya diselesaikan secara bipartit antara korporasi dan serikat kerja, menggelar dialog agar menemukan jalan keluar," kata Budi.
