TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menginginkan 33 proyek pelabuhan yang mangkrak dapat difungsikan dengan berbagai opsi. ''Yang paling ideal adalah kalau tinggal difungsikan saja,” kata Budi di Pulau Lancang Besar, Kepulauan Seribu, Selasa, 1 Mei 2018. “Yang jalannya kecil, tinggal kordinasi dengan PU dan Pemda.''

Budi mengatakan proyek pelabuhan yang hanya merampungkan konstruksi, ditargetkan selesai dalam satu atau dua tahun ke depan. Sementara untuk proyek pelabuhan yang terkendala anggaran, akan dikoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Budi menyiapkan opsi alih fungsi untuk proyek yang terkendala lokasi dan daya dukung. ''Alternatif yang paling mungkin itu kita serahkan pada Pemda untuk jadi pelabuhan nelayan,'' kata Budi.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Wahju Satrio Utomo menyampaikan hasil inspeksi terhadap 33 proyek pelabuhan. Beberapa temuan dalam inspeksi itu antara lain pelabuhan sudah selesai dibangun tapi belum siap beroperasi atau pelabuhan belum memiliki akses jalan.

Selain itu ada juga pelabuhan dibangun di atas lahan yang belum jelas status kepemilikannya dan pelabuhan dibangun tapi belum jelas pemanfaatannya.

Wahju mengatakan mangkraknya proyek pelabuhan itu disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya perencanaan kurang komprehensif, dibangun tanpa dukungan dokumen lengkap, dan pengawasan yang belum efektif. "Peran konsultan pengawas, yang seharusnya bekerja pada yang memberikan pekerjaan, tapi ternyata tidak profesional," kataya, 27 April 2018.

Penyebab lain, menurut Wahju, kurangnya koordinasi antara Kemenhub, pemerintah daerah, pelaksana lapangan, dan instansi lain, serta adanya perubahan kebijakan tata ruang pemerintah daerah. Selain itu, Wahju berujar, faktor alam turut mempengaruhi.

Budi Karya Sumadi berharap, dengan opsi-opsi yang ia tawarkan pelabuhan dapat segera dioperasikan.