DPR Kecam Ombudsman yang Tantang Buwas Soal Mafia Beras

Reporter

Zara Amelia

Editor

Martha Warta

Rabu, 2 Mei 2018 06:03 WIB

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Firman Soebagyo, di tengah skors rapat revisi UU MD3 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, 7 Februari 2018. Tempo/Zara

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Firman Soebagyo mengecam pernyataan Wakil Ketua Ombudsman RI, Lely Pelitasari Soebekty yang menantang Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) baru Budi Waseso untuk membuktikan janjinya memberantas mafia beras.

Menurut Firman, sikap menantang ini seolah memposisikan lembaga Ombudsman seperti Lembaga Swadaya Masyarakat.

"Sikap pernyataan seperti ini tidak perlu diucapkan dari soarang komisioner Ombudsman yang tugas serta fungsinya adalah melakukan pengawasan dan proses ketika ada pengaduan masyarakat yang terkait dengan kebijakan publik dan jangan bersikap seperti LSM," kata Firman melalui keterangan tertulisnya yang diterima Tempo pada Selasa, 1 Mei 2018.

Baca: Jokowi Beberkan Alasannya Memilih Budi Waseso Jadi Dirut Bulog

Politikus Partai Golkar ini kecewa karena nada pesimis dan menantang dilontarkan komisioner Ombudsman sudah beberapa kali dilakukan. Menurut Firman, pernyataan Lely sebagai komisioner Ombudsman terkesan tidak menguasi dan memahami tentang tugas dan fungsinya. Firman pun berharap Lely sebagai komisioner Ombudsman tidak bersikap ragu kepada Buwas untuk dapat membutikan janjinya memberantas mafia beras di Bulog.

Advertising
Advertising

"Sebaiknya Ombudsman khususnya Lely Pelitasari Soebekty bisa introspeksi dan memberikan kesempatan kepada Buwas agar bisa membuktikan janjinya serta jangan mengambil kesempatan ini dengan melontarkan hal tidak populis dengan memanfaatkan momen mafia beras ini," ucap Firman.

Sebelumnya diberitakan, Lely menyinggung soal pernyataan Buwas terkait dengan penertiban pelaku usaha beras yang memainkan harga pangan menjelang Ramadan.

Menurut Lely, pernyataan Buwas perlu diperjelas kembali tentang indikator sebagai pemain beras dapat lebih terperinci. Sebab saat ini, banyak isu beredarnya mafia beras menjelang Bulan Ramadhan.

"Jadi misalnya bukan sekedar kemudian bicara, saya berkomentar dengan Dirut baru (Budi Waseso) memberantas beras, itu niat baik, namun ada indikator yang perlu kita lihat itu siapa," kata Lely.

Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

2 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

2 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

3 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

3 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

3 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

3 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

4 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

4 hari lalu

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya