Bangun Keramba Jaring Apung di 3 Lokasi, KKP Siapkan Rp 131 M

Sabtu, 28 April 2018 16:07 WIB

Kunjungan perwakilan Kemenko Maritim ke Keramba Jaring Apung (KJA) milik PT Suri Tani Pemuka Japfa Group di Danau Toba, Simalungun, Sumatera Utara, 19 Juli 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyediakan anggaran Rp 131 miliar untuk membangun keramba jaring apung (KJA) di tiga lokasi. Anggaran akan digunakan untuk pengadaan KJA, feed barge atau gudang pakan dan ruang kontrol, kapal kerja, sistem pemberian pakan terintegrasi, sistem pemantauan KJA, dan rubber boat.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan pembangunan KJA tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi. “Nelayan diharapkan tidak hanya menangkap ikan, tapi juga melakukan budi daya dengan kapasitas industri,” kata Susi dalam keterangan tertulis, Jumat, 27 April 2018.

Simak: KKP: Ini 3 Hal Penting dalam Pembangunan Perikanan Budidaya

KJA lepas pantai atau offshore pertama telah diresmikan di Pangandaran, Jawa Barat, beberapa hari lalu. Selanjutnya, instalasi dengan teknologi dari Norwegia itu akan dibangun di Sabang, Aceh, dan Karimunjawa, Jepara.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Slamet Soebjakto menuturkan pemilihan teknologi dari Norwegia dilakukan melalui lelang internasional. Norwegia dinilai berpengalaman melakukan budi daya ikan di lepas pantai dan telah menjadi acuan internasional.

Advertising
Advertising

“Di dunia, Norwegia adalah the best untuk teknologi (KJA offshore) salmonnya. Kita belajar ke Norwegia,” ucap Slamet.

Tak hanya teknologi, ujar Slamet, Norwegia juga berperan memberi rekomendasi penentuan letak KJA sesuai dengan kondisi alam di lokasi pembangunan. Slamet menuturkan, alasan lain pemilihan Norwegia adalah harga yang ditawarkan lebih murah daripada teknologi buatan lokal, seperti dari Padalarang.

"Kita sudah lelang. Harganya (untuk cages dan net) lebih murah. Dari Norwegia, Rp 7,9 miliar untuk delapan lubang (diameter 25,5 m). Kalau nasional, Rp 8,3 miliar (diameter 20 m)," ucap Slamet.

Meskipun teknologi yang digunakan berasal dari Norwegia, Slamet mengatakan tenaga kerja yang dilibatkan dalam proyek KJA adalah warga negara Indonesia. Selain itu, KKP memastikan teknologi KJA offshore tidak akan mematikan pengusaha dalam negeri.

“Justru kita mendorong KJA-KJA dalam negeri bisa mencontoh. Kita memberi percontohan memberdayakan masyarakat dalam industri perikanan yang promasyarakat, karena tujuannya untuk sustainable,” ujarnya.

KKP

Berita terkait

Sumatera Selatan Masuk Jalur Utama Penyelundupan Benih Lobster, 2,3 Juta Ekor Berhasil Diselamatkan Aparat

3 jam lalu

Sumatera Selatan Masuk Jalur Utama Penyelundupan Benih Lobster, 2,3 Juta Ekor Berhasil Diselamatkan Aparat

Sumatera Selatan masuk sebagai salah satu jalur utama penyelundupan benih lobster. Dari 2021-2023, berhasil digagalkan 17 kali upaya penyelundupan.

Baca Selengkapnya

KKP Tangkap Kapal Asing Vietnam di Laut Natuna, Nakhoda: Ikan di RI Masih Banyak

1 hari lalu

KKP Tangkap Kapal Asing Vietnam di Laut Natuna, Nakhoda: Ikan di RI Masih Banyak

Kapal asing Vietnam ditangkap di Laut Natuna. Mengeruk ikan-ikan kecil untuk produksi saus kecap ikan.

Baca Selengkapnya

KKP Tangkap 3 Kapal Ikan Asing di Laut Natuna dan Selat Malaka, Berbendera Vietnam dan Malaysia

1 hari lalu

KKP Tangkap 3 Kapal Ikan Asing di Laut Natuna dan Selat Malaka, Berbendera Vietnam dan Malaysia

Dua Kapal Ikan Asing berbendera Vietnam sempat hendak kabur sehingga petugas harus mengeluarkan tembakan peringatan.

Baca Selengkapnya

KKP Perkuat Jejaring Kawasan Konservasi di NTT

3 hari lalu

KKP Perkuat Jejaring Kawasan Konservasi di NTT

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memperkuat jejaring pengelolaan kawasan konservasi di NTT.

Baca Selengkapnya

KKP Tetapkan 5,5 Juta Hektar Habitat Penyu Sebagai Kawasan Konservasi

3 hari lalu

KKP Tetapkan 5,5 Juta Hektar Habitat Penyu Sebagai Kawasan Konservasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) telah menetapkan 5,5 juta hektar habitat penyu sebagai kawasan konservasi.

Baca Selengkapnya

KKP Berkomitmen Tingkatkan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

3 hari lalu

KKP Berkomitmen Tingkatkan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP berkomitmen meningkatkan jangkauan pasar tuna Indonesia.

Baca Selengkapnya

KKP Tingkatkan Kualitas dan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

4 hari lalu

KKP Tingkatkan Kualitas dan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan peringatan Hari Tuna Sedunia sebagai momentum meningkatkan kualitas dan jangkauan pasar komoditas perikanan tersebut

Baca Selengkapnya

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

7 hari lalu

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

10 hari lalu

KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

Greenpeace meminta KKP segera menghukum pelaku sekaligus mendesak pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Penangkapan Ikan.

Baca Selengkapnya

Giliran KKP Tangkap Kapal Asing Malaysia yang Menangkap Ikan di Selat Malaka

10 hari lalu

Giliran KKP Tangkap Kapal Asing Malaysia yang Menangkap Ikan di Selat Malaka

KKP meringkus satu kapal ikan asing ilegal berbendera Malaysia saat kedapatan menangkap ikan di Selat Malaka.

Baca Selengkapnya