Presiden Joko Widodo bersama Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund/ IMF) Christine Lagarde saat blusukan ke Pasar Tanah Abang, Jakarta, 26 Februari 2018. Jokowi mengajak Lagarde ke Tanah Abang, untuk menunjukkan bahwa Indonesia kaya dengan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). TEMPO/Subekti.
Jakarta - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau UKM menargetkan wirausaha baru tumbuh sekitar 5 persen dari jumlah penduduk pada akhir 2019.
"Target kita untuk tahun ini 4 persen. Akhir 2019, ditargetkan mencapai 5 persen," ujar Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram saat ditemui Tempo di bilangan Cempala Putih, Jakarta Pusat pada Ahad, 22 April 2018.
Agus mengklaim, dalam tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK jumlah wirausaha UKM di Indonesia naik dari 1,56 persen pada 2014, menjadi 3,1 persen dari jumlah penduduk pada akhir 2016. Untuk itu, pemerintah optimistis pada 2019 bisa mencapai target 5 persen dari jumlah penduduk.
Saat ini, pemerintah memfasilitasi pelaku usaha baru maupun UKM yang telah ada untuk semakin mengembangkan usaha dengan menggelar sosialisasi maupun pelatihan di berbagai daerah di Indonesia.
"Di Jakarta, ada pelatihan UKM di Smesco. Pelaku usaha tinggal kirim surat saja dan bebas mengikuti berbagai pelatihan," ujarnya.
Untuk di daerah, pelaku usaha juga bisa mendapatkan pelatihan, yang bekerja sama dengan Badan Latihan Khusus (BLK) yang ada di kabupaten/kota di seluruh Indonesia. "Saat ini sudah ada di 22 Provinsi," ujarnya.
Adapun pelatihan-pelatihan untuk UKM tersebut, didanai dengan dana dekonsentrasi. Dana tersebut berjumlah 100 miliar yang dialokasikan untuk 34 provinsi di Indonesia. "Jadi setiap provinsi dapat dana sekitar Rp 3 miliar," ujarnya.
LPEI dan Diaspora Indonesia Buka Akses Pasar UKM Indonesia ke Kanada
11 hari lalu
LPEI dan Diaspora Indonesia Buka Akses Pasar UKM Indonesia ke Kanada
Kolaborasi LPIE dengan institusi pemerintahan membawa mitra binaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) LPEI untuk pertama kalinya menembus pasar ekspor ke Kanada.
MenkopUKM Minta DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian
45 hari lalu
MenkopUKM Minta DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian
Menteri Koperasi dan UKM atau MenKopUKM, Teten Masduki, kembali meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar legislatif segera membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
MenKopUKM Desak DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian
45 hari lalu
MenKopUKM Desak DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian
Menteri Koperasi dan UKM atau MenKopUKM, Teten Masduki, kembali meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar legislatif segera membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
