Soal Kredit Pendidikan, Menteri Darmin: Jangan Timbulkan NPL

Jumat, 20 April 2018 15:36 WIB

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution usai rapat koordinasi membahas harga gas industri di Gedung Kemenko Perekonomian, 4 Oktober 2016. Tempo/Richard Andika

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengingatkan agar penerapan kredit pendidikan dengan bunga nol persen agar tidak sampai menyebabkan terjadinya gagal bayar atau kredit bermasalah. "Kita mesti pelajari kredit pendidikan ini, karena sekalipun di Amerika Serikat, non-performing loan (NPL)-nya banyak," kata Darmin saat ditemui di Jakarta, Jumat, 20 April 2018.

Karena itu, menurut Darmin, desain kredit pendidikan harus dirumuskan secara matang agar tidak menyebabkan persoalan baru yang bisa mengganggu kinerja sektor perbankan. "Kita mesti desain yang betul, kalau tidak, nanti repot kita," ujarnya.

Baca: Jokowi Beri Pekerjaan Rumah untuk Perbankan: Kredit Pendidikan

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir sebelumnya mengharapkan kredit pendidikan yang disalurkan sejumlah bank bisa meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Ia menegaskan kredit pendidikan tersebut memiliki manfaat besar karena dapat membantu mahasiswa yang mengalami kendala biaya dalam menyelesaikan pendidikan.

Saat ini, pemerintah sedang mengkaji lebih mendalam desain kredit pendidikan tersebut agar pemanfaatan bantuan itu benar-benar bisa membantu peningkatan kualitas sumber daya manusia. "Ini lagi diolah sistemnya, kalau memungkinkan sepanjang negara yang melakukan hal ini, mungkin saja semua bisa diwujudkan," kata Nasir, beberapa waktu lalu.

Advertising
Advertising

Wacana kredit pendidikan pertama kali digulirkan Presiden Joko Widodo pada pertengahan Maret lalu. Jokowi, dalam pertemuan dengan pimpinan bank umum di Istana Negara, meminta para bankir mengeluarkan produk finansial baru berupa kredit pendidikan atau student loan. "Saya ingin memberi pe-er (pekerjaan rumah) dengan yang namanya kredit pendidikan atau student loan," katanya.

Jokowi mengaku heran perbankan Indonesia tak memiliki produk kredit pendidikan. Padahal, kata dia, nilai nominal outstanding atau realisasi pembiayaan kredit pendidikan di Amerika Serikat telah melampaui total outstanding pinjaman kartu kredit. "Kaget saya membaca ini," ucapnya.

Total pinjaman kartu kredit di Amerika Serikat, menurut Jokowi, telah mencapai US$ 800 miliar. Sedangkan total pinjaman kredit pendidikan mencapai US$ 1,3 triliun.

ANTARA

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

8 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

8 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

10 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

14 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

15 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

18 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

18 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

19 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

19 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

19 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya