TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) mempersiapkan kode etik atau "code of conduct" bagi pelaku usaha teknologi finansial (tekfin) layanan pinjam-meminjam uang yang bertujuan memastikan keberlanjutan industri tersebut.
"Kode etik tersebut akan mengatur masalah transparansi, tata kelola, dan perlindungan konsumen," kata Wakil Ketua Aftech Adrian Gunadi di Gedung OJK, Jakarta, Jumat, 13 April 2018.
Kode etik tersebut memberikan arahan yang lebih jelas terkait bagaimana supervisi dan operasional tekfin layanan pinjam-meminjam uang.
Melalui langkah tersebut, Aftech ingin memastikan semua pemain di industri tersebut memiliki perilaku (market conduct) yang seragam sehingga masyarakat mendapatkan informasi dan edukasi yang utuh.
Adrian mengatakan kode etik bagi pelaku tekfin layanan pinjam-meminjam uang akan segera dikeluarkan dan difinalisasi bekerja sama dengan OJK.
"Akan finalisasi dalam waktu dekat. Industri ini semakin berkembang, menjadi tugas asosiasi untuk memetakan secara komprehensif dan memberikan gambaran informasi yang jelas bagi masyarakat," kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Analis Senior Eksekutif Grup Inovasi Keuangan Digital dan Keuangan Mikro OJK, Fithri Hadi, mengatakan kode etik oleh Aftech ditujukan untuk menilai kredibilitas penyedia layanan tekfin.
Melalui kode etik tersebut, Fithri berharap penyedia layanan tekfin diberi kewajiban untuk membuka informasi kepada calon konsumen.
"Kami tidak ingin konsumen rugi karena ada informasi yang ditutup-tutupi. Konsumen bisa mendapat informasi yang membantu mereka dalam mengambil keputusan," kata dia.
OJK mencatat sebanyak 44 perusahaan teknologi finansial (tekfin) layanan pinjam-meminjam uang telah terdaftar per 10 April 2018, terdiri dari 43 tekfin layanan pinjam-meminjam uang konvensional dan satu tekfin syariah.
OJK juga mencatat agregat jumlah pinjaman melalui perusahaan fintech yang disalurkan per Februari 2018 sebesar Rp 3,54 triliun, atau meningkat 38,23 persen dibandingkan dengan posisi pinjaman per akhir Desember 2017.
