TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara 2019 terkait dengan pengembangan sumber daya manusia (ADM) tidak dibagi-bagi ke banyak kementerian. Ia ingin anggaran itu dikumpulkan di satu badan atau kementerian sehingga bisa terfokus untuk mendanai suatu program.

"Saya sampaikan agar anggaran ini tidak kita ecer-ecer, kita bagi-bagi. Enggak!" katanya saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Senin, 9 April 2018.

Baca juga: Jokowi Minta Anak Muda Tidak Cengeng Hadapi Revolusi Industri 4.0

Jokowi mencontohkan, anggaran untuk menggelar pameran tersebar di 17 kementerian/lembaga. Jumlahnya, kata dia, sebenarnya besar, tapi terlihat kecil karena dibagi-bagi ke banyak kementerian.

Imbasnya, tiap Indonesia mengadakan pameran selalu berskala kecil. Begitu pun jika mengikuti pameran di luar negeri, Indonesia hanya bisa menyewa satu stan.

"Kita ikut di Dubai, di Koln, di Shanghai, di Amerika, pameran hanya 1-2 stan di dekat toilet. Untuk apa? Malah menurunkan brand negara kita. Kalau dikumpulkan duitnya gede sekali," ujarnya.

Contoh lain, kata Jokowi, anggaran mengenai riset yang hampir di semua kementerian ada. Totalnya mencapai Rp 24,9 triliun. Ia mempertanyakan hasil riset-riset yang telah dilakukan selama ini. "Apa hasilnya Rp 24,9 triliun? Saya tanya," ujarnya.

Jokowi menuturkan program pembangunan SDM adalah kerja besar pemerintahannya setelah 3,5 tahun belakangan fokus membangun infrastruktur. Ia menginginkan kinerja pembangunan SDM ke depan bisa terlihat masif seperti program infrastruktur.

"Saya ingat di 2014 akhir anggaran infrastruktur kurang-lebih Rp 170-an triliun. Begitu kita fokus ke sana, langsung breg Rp 300 triliun lebih. Sehingga dalam 3,5 tahun ini kelihatan sekali betapa masifnya pembangunan di bidang infrastruktur," ucap Jokowi.