TEMPO.CO, Yogyakarta - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mendesak pemerintah daerah (pemda) aktif melaporkan ketersediaan dan fluktuasi harga bahan pangan di masing-masing daerah selama menghadapi Ramadan tahun ini.

"Kami mohon pemda segera memberi tahu kami begitu terjadi tren kenaikan harga atau kekurangan stok bahan pangan, karena kami siap selama tujuh hari 24 jam," ujar Enggar saat menggelar Rapat Koordinasi Kesiapan Hari Besar Keagamaan Nasional menjelang puasa dan Lebaran 2018 di Gedong Pracimartono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat, 6 April 2018.

Baca juga: Menperindag Terapkan Ini Buat Jaga Harga Minyak Goreng dan Gula

Enggar menuturkan pemda merupakan ujung tombak untuk memonitor kondisi guna mengamankan stok dan mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan. Dalam mengelola pengamanan bahan pangan itu, tutur Enggar, tak bisa hanya dilakukan dari balik meja, tapi harus langsung turun ke lapangan.

Enggar menyarankan para kepala dinas daerah dan jajarannya aktif dalam bergerak memantau dan melaporkan. "Pelaporan (jika terjadi fluktuasi stok dan harga pangan) ke kementerian bisa berjenjang melalui provinsi atau bisa juga langsung atas izin gubernur," kata Enggar.

Pemerintah, ucap Enggar, sudah memiliki buffer stock atau stok penyangga pangan yang amat mencukupi jika memang ada kelangkaan barang yang menyebabkan kenaikan harga selama Ramadan.

Pemerintah bisa langsung mengirimkan stok tambahan berbagai komoditas utama pangan itu dari Jakarta atau daerah penyangga terdekat dari daerah yang kekurangan.

Enggar mencontohkan jika terjadi kelangkaan daging sapi di suatu daerah. Selain ditangani Badan Urusan Logistik (Bulog), masalah itu akan dibantu pihak swasta. Lalu, untuk mengamankan stok minyak goreng, pemerintah menjamin ketersediaan melalui para distributor yang bekerja sama dengan para distribution center (DC) pasar retail modern.

"Kami juga akan cek ke DC dan gudang-gudang pasar retail modern, bagaimana stoknya," ujarnya.

Enggartiasto Lukita menuturkan pengawasan stok dan harga pangan perlu dilakukan secara periodik guna menghindari terjadinya inflasi. "Inflasi tinggi akan memicu turunnya daya beli dan menyebabkan terjadinya kemiskinan. Itu yang diantisipasi presiden," tutur Menteri Perdagangan.