TEMPO.CO, Tunis —Indonesia berencana menaikkan porsi kepemilikan saham di Islamic Development Bank (IDB). Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, bertambahnya kepemilikan saham itu akan membuat kontribusi Indonesia di lembaga pembiayaan multilateral ini semaikn besar.

“Kita akan punya hak untuk ikut mereformasi dan mengembangkan IDB,” kata Mardiasmo di Tunis, Tunisia, Kamis, 5 April 2018. Keinginan Indonesia untuk menambah porsi saham tersebut, kata Mardiasmo, sudah disampaikan kepada IDB.

Baca juga: Sri Mulyani Bicara Pentingnya Sukuk dalam Pertemuan IDB

Rabu malam, Mardiasmo--ditemani sejumlah staf Kementerian Keuangan—bertemu Wakil Presiden IDB Mansur Muhtar, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan Nigeria. Pertemuan itu berlangsung di tengah perhelatan tahunan IDB ke-43 yang berlangsung di Hotel Four Seasons, Tunis.

Dua hari sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu dengan Presiden IDB Bandar Hajjar membicarakan hal yang sama. Topik lain yang juga sempat dibahas dalam petemuan tersebut antara lain soal pembentukan Mega Islamic Bank, dampak reformasi terhadap kerja sama Indonesia dan IDB, serta peran kantor IDB di Jakarta setelah bertransformasi menjadi IDB regional.

Sejak bergabung pada 1973, porsi saham Indonesia di IDB 2,25 persen dengan penyertaan modal US$ 1,137 miliar. Jumlah saham itu menempatkan Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 57 anggota IDB. Dengan bertambahnya saham, Mardiasmo berharap, posisi Indonesia berada di posisi ke-4 dari seluruh pemegang saham IDB.

Dengan porsi saham yang lebih besar, Indonesia bisa menaruh permanen direktur eksekutif di IDB—sesuatu yang selama ini tidak bisa Indonesia nikmati.

Bertambahnya kepemilikan saham Indonesia rencananya berasal dari Nigeria yang hendak mengurangi porsi sahamnya, yang per Desember 2016 tercatat 7,66 persen.

Menurut Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi jasa Keuangan dan Pasar Modal Arif Baharudin, meski porsi saham Nigeria lebih besar, negara itu beberapa kali gagal memenuhi kewajiban menaikkan penyertaan modal.

“Mereka ada ide bagaimana kalau swap dengan Indonesia,” kata Arif. “Jadi secara politis mereka juga tidak kehilangan muka.” Pembicaraan dengan Nigeria perihal ini juga sudah berlangsung.

Seseorang yang paham mengenai rencana ini mengatakan, Nigeria tidak bisa serta merta menyerahkan atau menukar sebagian sahamnya kepada Indonesia. “Nigeria harus menyerahkannya terlebih dulu kepada IDB dan memberitahu kepada seluruh anggota yang lain,” katanya. “Ini untuk menjaga proses transparansi.”

Kendala lainnya, Nigeria harus terlebih dulu meminta persetujuan kepada rakyatnya soal penyerahan atau penukaran saham IDB. “Persoalannya mereka akan menggelar pemilu,” kata Arif. “Kita tidak bisa memaksa karena ada proses politik di sana.”