Ditantang Jokowi, Bank Mandiri Siapkan Layanan Student Loan

Kamis, 15 Maret 2018 21:19 WIB

Logo Bank Mandiri. Free Vector CDR

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menantang perbankan untuk menyediakan layanan kredit pendidikan untuk pelajar (student loan). Selain membuka akses pendidikan yang lebih tinggi, skema ini diyakini bisa mendorong pertumbuhan kredit perbankan.

Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoadmodjo menyatakan pihaknya menyambut baik tantangan tersebut. Bank Mandiri sudah berencana menggagas kredit pelajar berbasis perguruan tinggi.

"Kami akan klaster di perguruan tinggi sehingga mereka bisa apply pada waktu ada penerimaan di perguruan tinggi," kata Kartika di kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis, 15 Maret 2018.

Kartika mengatakan kredit ini akan diberikan selama pelajar yang bersangkutan menempuh pendidikan. Setelah dia lulus, Bank Mandiri baru akan menagih kreditnya melalui tempat mahasiswa tersebut bekerja.

Pihaknya kini tengah mengkaji mekanisme penagihan. Bank harus memastikan perpindahan mahasiswa bisa terlacak. Sebab, kata dia, setelah lulus, mahasiswa cenderung berpindah tempat.

Advertising
Advertising

"Di Indonesia, kadang-kadang untuk identifikasi perpindahan orang itu susah," ujarnya. Dengan sentralisasi nomor induk kependudukan (NIK), dia berharap masalah tersebut bisa diatasi.

Bank Mandiri juga perlu memikirkan mekanisme penagihan ke tempat kerja mahasiswa tersebut. Kartika mengatakan kredit akan dipotong langsung dari gaji mahasiswa itu setelah bekerja.

Mengenai besaran kredit yang akan diberikan, Kartika menuturkan jumlahnya masih belum ditentukan. Namun besarannya akan menyesuaikan dengan perguruan tinggi dan jurusan. "Kalau di perguruan tinggi swasta dan fakultas kedokteran mungkin butuh dana lebih besar," ucapnya. Bank Mandiri juga masih menghitung bunga yang pantas untuk kredit pelajar ini.

Pagi tadi, Jokowi meminta perbankan menyediakan layanan kredit pendidikan atau student loan. Dia mengaku heran tak ada layanan itu di Indonesia. Padahal pembiayaan tersebut di Amerika Serikat mampu melampaui total outstanding pinjaman kartu kredit. Total pinjaman kartu kredit di Amerika mencapai US$ 800 miliar, sementara total pinjaman pendidikan US$ 1,3 triliun.

Berita terkait

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

47 menit lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

4 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Bank Mandiri Pastikan Komitmen Keberlanjutan melalui BMSG on Preference

4 jam lalu

Bank Mandiri Pastikan Komitmen Keberlanjutan melalui BMSG on Preference

Acara ini bertujuan meningkatkan kesadaran, serta peran pegawai Mandiri untuk menerapkan ESG dalam operasional perseroan.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

5 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

8 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

8 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

9 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

9 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

9 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

12 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya