TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyambut baik usul Presiden Joko Widodo mengenai peluncuran produk kredit pendidikan di Indonesia. Meski berbeda dengan kondisi di luar negeri yang sudah lama mengenal produk kredit itu, bukan tak mungkin hal tersebut diterapkan di Indonesia.
Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan, sejauh ini, produk keuangan yang berhubungan dengan pendidikan adalah asuransi pendidikan. Selain itu, ada produk yang lebih umum, yakni kredit tanpa agunan, yang bisa digunakan untuk tujuan apa pun, termasuk pendidikan.
Baca: OJK Bakal Kaji Soal Kredit Pendidikan Tahun Ini
Tiko, sapaan Kartika Wirjoatmodjo, menyebutkan ada hal penting yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kredit perbankan, salah satunya lokasi kreditor.
Seperti halnya ketika bank memberikan kredit mikro, Tiko menuturkan pihak perbankan juga harus mempertimbangkan lokasi si kreditur. Hal yang sama juga akan dilakukan jika produk kredit pendidikan diluncurkan.
Tiko berujar isu utama di Indonesia sebelumnya ada di nomor induk kependudukan (NIK). "Di Indonesia, identifikasi masyarakat tidak secara elektronik jadi kadang-kadang perpindahan penduduknya susah," tuturnya di Istana Negara, Kamis, 15 Maret 2018.
Terkait dengan kredit pendidikan, kata Tiko, kebanyakan mahasiswa sifatnya sangat mobile. "Mahasiswa ini kan pindah-pindah. Untuk itu, nanti kami coba gagas, kredit pendidikan ini yang berbasis kepada perguruan tinggi (PT). Jadi kami akan pilih klaster-klaster di PT dan bisa apply di PT-nya," ucapnya.
Bank Mandiri, menurut Tiko, juga tidak akan terburu-buru merumuskan hal tersebut karena pihaknya harus melihat hasil proyek percontohan. Selain itu, perseroan akan memilih beberapa PT yang sudah ada di sistem sehingga mudah untuk menghubungkannya.
Tiko menjelaskan, dalam kredit pendidikan ini, bank harus memantau ketat perpindahan lokasi mahasiswa. "Nah, perpindahannya ini, lokasinya bisa kami (bank) ikuti dan kami daftarkan ke lokasi yang baru (sesuai dengan lokasi kerja)," ujarnya.
Pendaftaran lokasi kerja debitur yang baru dinilai sangat penting karena nantinya bank langsung memotong utang pendidikan dari gajinya. Terkait dengan skema yang bakal dijalankan, Tiko mengaku masih harus berdiskusi lebih lanjut dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena produk ini memang masih merupakan barang baru di industri perbankan Indonesia.
Sebelumnya, dalam pertemuan dengan para pimpinan bank umum di Indonesia, Jokowi menyatakan kredit pendidikan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk mengakses pendidikan lebih tinggi. Pengembangan kredit pendidikan juga dapat menggeser proporsi kredit konsumtif ke produktif sekaligus memberikan nilai tambah kepada visi ke depan, yakni pendidikan.
