BKPM: Pemekaran Daerah Berpotensi Mengganggu Investasi

Selasa, 13 Maret 2018 15:26 WIB

Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong dan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis saat memaparkan Realisasi Investasi Triwulan III 2017, di Gedung BKPM, Setiabudi, Jakarta Selatan, 30 Oktober 2017. Yohanes Paskalis Pae Dale

TEMPO.CO, YOGYAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Trikasih Lembong menilai masifnya usulan pembentukan daerah otonomi baru baik tingkat kabupaten maupun provinsi ini kurang sehat untuk pertumbuhan ekonomi. Pemekaran daerah berpotensi mengganggu sektor investasi yang diharapkan menggenjot pertumbuhan ekonomi.

“Dampak pemekaran itu akan menghasilkan sebuah fragmentasi, pecah-pecah pada sektor investasi,” ujar Thomas di sela menghadiri symposium Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional di Yogyakarta Selasa 13 Maret 2018. Pemerintah pusat sampai Januari 2018 ini menerima setidaknya usulan 314 pembentukan daerah otonomi baru.

Simak: BKPM: Investasi E-Commerce Sulit Didata

Jika sektor investasi itu sudah terfragmentasi, ujar Thomas, Indonesia akan kehilangan skala ekonomi yang ingin dicapai dari sebuah investasi. Padahal skala ekonomi ini amat penting artinya bagi pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Investasi yang seharusnya bernilai dan berdampak besar akhirnya harus terpecah-pecah karena daerah yang menjadi lokasi investasi terbelah pemerintahanya.

“Faktor skala ekonomi ini berkaitan dengan size (ukuran) dampak yang ditimbulkan, kalau investasi itu terfragmentasi skalanya juga jadi lebih kecil,” ujarnya.

Advertising
Advertising

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan, pihaknya maklum banyak usulan daerah otonomi baru. “Ibaratnya orang itu lebih ingin menjadi kepala tikus daripada menjadi buntut dari seekor gajah,” ujarnya. Namun sering tak dipikirkan dampak pemekaran itu bagi masyarakat.

“Misalnya Bali mau dipecah jadi dua provinsi, jelas akan sayang sekali dan ngga akan fokus karena pendapatan daerah Bali per hari mencapai Rp 1,2 triliun,” ujarnya.

Tjahjo pun mengatakan dari 314 usulan daerah otonomi baru yang diterima pemerintah pusat, seluruhnya ditunda persetujuannya. Agar pusat bisa fokus menggenjot pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang merata bagi daerah.

Dengan kondisi banyaknya daerah otonomi saat ini, BKPM menilai sudah cukup berimbang bagi pergerakan investasi yang masuk. Baik skala, efektiftas dan efisiensinya.

Berita terkait

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

4 jam lalu

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

Perayaan bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi domestik lebih lanjut.

Baca Selengkapnya

Bendesa Adat Diduga Peras Pengusaha Rp 10 Miliar, Seperti Apa Perannya dalam Izin Investasi di Bali?

11 jam lalu

Bendesa Adat Diduga Peras Pengusaha Rp 10 Miliar, Seperti Apa Perannya dalam Izin Investasi di Bali?

Kejaksaan Tinggi Bali menangkap seorang Bendesa Adat karena diduga telah memeras seorang pengusaha untuk rekomendasi izin investasi.

Baca Selengkapnya

Basuki Hadimuljono Pastikan Groundbreaking Keenam di IKN Setelah World Water Forum 2024 Digelar

1 hari lalu

Basuki Hadimuljono Pastikan Groundbreaking Keenam di IKN Setelah World Water Forum 2024 Digelar

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan groundbreaking keenam di IKN dilakukan akhir Mei atau awal Juni 2024.

Baca Selengkapnya

Delegasi Uni Eropa Kunjungi IKN untuk Jajaki Peluang Investasi

1 hari lalu

Delegasi Uni Eropa Kunjungi IKN untuk Jajaki Peluang Investasi

Delegasi Uni Eropa mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk penjajakan peluang investasi.

Baca Selengkapnya

Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

2 hari lalu

Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

Menteri Bahlil membantah investasi di Indonesia selama ini dikuasai oleh Cina, karena pemodal terbesar justru Singapura.

Baca Selengkapnya

Kejati Bali Lakukan OTT Anggota Bendesa Adat yang Diduga Lakukan Pemerasan Investasi

2 hari lalu

Kejati Bali Lakukan OTT Anggota Bendesa Adat yang Diduga Lakukan Pemerasan Investasi

Kejati Bali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum Bendesa Adat di Bali. Bendesa itu diduga melakukan pemerasan investasi.

Baca Selengkapnya

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

2 hari lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Rencana Investasi Microsoft Senilai Rp 27,6 Triliun, Pengamat: Harus Jelas Pembuktiannya

2 hari lalu

Rencana Investasi Microsoft Senilai Rp 27,6 Triliun, Pengamat: Harus Jelas Pembuktiannya

Rencana investasi Microsoft itu diumumkan melalui agenda Microsoft Build: AI Day yang digelar di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

2 hari lalu

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

Jokowi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis pagi, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

3 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya