Susi Pudjiastuti: Ada Pihak yang Ingin Kapal Asing Masuk ke RI

Reporter

Antara

Kamis, 1 Maret 2018 17:14 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat konferensi pers mengenai cantrang di kantor KKP, Jakarta, 18 Januari 2018. TEMPO/Naufal Dwihimawan Adjiditho

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengingatkan para nelayan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang selama ini menggunakan alat tangkap ikan jenis cantrang untuk segera menggantinya dengan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Susi Pudjiastuti memantau pelaksanaan verifikasi dan validasi kapal cantrang di TPI Juwana Unit I Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. "Nelayan yang bisa mengganti alat tangkap segera diurus karena kami bisa membantu pengurusannya tidak sampai delapan bulan," ujarnya di hadapan puluhan pemilik kapal cantrang, Kamis, 1 Maret 2018.

Susi Pudjiastuti, tahun depan ia tak punya waktu lagi melayani para nelayan karena disibukkan dengan pesta demokrasi mulai dari pemilihan legislatif hingga presiden. Sehingga, kata Susi tidak banyak waktu untuk bekerja.

Ia menegaskan jika para nelayan mengikuti sarannya untuk segera berganti alat tangkap, maka nelayan akan mendapatkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk menangkap ikan di Laut Arafura masuk dalam dalam Wilayah Pengolahan Perikanan (WPP) 718 dan nelayan sudah aman.

Kalaupun masih terkendala dana, kata Susi Pudjiastuti, sudah ada BRI maupun bank pemerintah lainnya yang siap memberikan bantuan pinjaman permodalan untuk mengganti alat tangkap. "Jika agunan yang dimiliki para nelayan tidak bisa, silahkan melapor ke saya," ujarnya.

Seandainya angsurannya terlalu berat, katanya, nelayan bisa meminta menunda cicilan selama satu tahun ke perbankan. Untuk saat ini, kata dia, KKP masih bisa menjaga laut Indonesia dari kapal asing. "Meskipun masih ada kebocoran, setidaknya tidak ada lagi ribuan kapal asing yang masuk ke laut Indonesia," ujarnya.

Advertising
Advertising

Jika nelayan tidak memanfaatkan kesempatan ini, dia menegaskan, nantinya tidak bisa membantu lagi karena ada pihak-pihak tertentu yang memang menginginkan kapal asing kembali masuk ke laut Indonesia. "Apabila nelayan tidak bersedia ya tidak apa-apa," ujarnya dengan bahasa Jawa.

Ia menegaskan bahwa aturan yang dibuat pemerintah, terutama yang dikeluarkan KKP dalam rangka membuat nelayan lebih berhasil dan penghasilannya juga lebih baik.

Oleh karena itu, dia berupaya dengan bekerja secara maksimal sesuai kemampuan dan kekuatannya, namun nelayan harus ingat bahwa jabatannya sebagai menteri ada batas waktunya.

"Hanya satu periode saja dan periode mendatang belum tentu saya kembali menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Selagi bisa membantu nelayan untuk berganti alat tangkap dan bank juga sudah disediakan," ujarnya.

Beberapa nelayan yang mendatangi gerai perizinan kapal cantrang untuk yang dibuka Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka membantu nelayan mengurus dokumen kapal agar bisa segera melaut kembali, sempat melayangkan protes kepada Susi mulai dari persoalan permodalan hingga keputusan Presiden yang tidak memberikan batasan waktu untuk mengganti alat tangkap ikan jenis cantrang.

Bahkan, Susi sempat mengancam tidak akan melanjutkan sambutannya ketika nelayan masih menyela, meskipun akhirnya para nelayan bersedia mendengarkan.

Usai Susi meninggalkan gerai perizinan kapal cantrang yang menempati aula TPI Juwana Unit I, sejumlah nelayan tampak masih ragu apakah akan mengikuti verifikasi dan validasi kapal cantrang karena khawatir dalam menandatangani surat pernyataannya harus mengganti alat tangkap ikan dibatasi setahun.

Hadi Suparman, salah seorang nelayan Juwana mengaku tidak sepakat jika nelayan hanya diberi waktu selama setahun untuk mengganti alat tangkap. "Keinginan nelayan sesuai Instruksi Presiden bahwa penggantian alat tangkap tidak dibatasi waktu," ujarnya.

Ia menegaskan para nelayan bersedia mengganti alat tangkap sepanjang diberi kesempatan waktu hingga tiga tahunan karena saat ini masih banyak nelayan yang belum melunasi hutangnya di perbankan.

Setelah dilakukan pengecekan di dalam gerai, kata dia, dalam tes wawancaranya memang tidak ada istilah satu tahun harus mengganti alat tangkap, namun hanya lisan dan tidak ada surat tertulis.

Oleh karena itu, Susi Pudjiastuti meminta para nelayan untuk melanjutkan proses verifikasi dan validasi kapal di gerai.

ANTARA

Berita terkait

Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

41 hari lalu

Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

41 hari lalu

Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.

Baca Selengkapnya

Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

41 hari lalu

Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

Sri Mulyani bercerita pertemuan dia dengan Susi Pudjiastuti yang membujuknya pulang ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Wanti-wanti Susi Pudjiastuti soal Makan Siang Gratis Prabowo, Investor Pertanyakan Kelanjutan IKN

18 Februari 2024

Terkini: Wanti-wanti Susi Pudjiastuti soal Makan Siang Gratis Prabowo, Investor Pertanyakan Kelanjutan IKN

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari Susi Pudjiastuti yang mengingatkan soal program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Susi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat

18 Februari 2024

Susi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat

Melalui kicauannya di media sosial X, Susi Pudjiastuti mengaku lebih setuju subsidi BBM dialihkan untuk makan siang gratis anak-anak di sekolah.

Baca Selengkapnya

Susi Pudjiastuti Tolak Keras Rencana Ekspor Benih Lobster: Ini Program Hulurisasi

8 Februari 2024

Susi Pudjiastuti Tolak Keras Rencana Ekspor Benih Lobster: Ini Program Hulurisasi

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menolak keras rencana pemerintah membuka kembali keran ekspor benih lobster atau benur.

Baca Selengkapnya

Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Begini Kondisinya Saat Ini

6 Februari 2024

Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Begini Kondisinya Saat Ini

TPNPB-OPM menyatakan belum melepaskan pilot Susi Air lantaran pemerintah Indonesia dan pemerintah Selandia Baru belum mau berbicara dengan mereka.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Bantah akan Bebaskan Pilot Susi Air Besok

6 Februari 2024

TPNPB-OPM Bantah akan Bebaskan Pilot Susi Air Besok

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) membantah akan membebaskan pilot Susi Air besok

Baca Selengkapnya

Respons Susi Pudjiastuti soal Dugaan Suap SAP Jerman ke Pejabat KKP: Sedang Saya Cari Tahu

16 Januari 2024

Respons Susi Pudjiastuti soal Dugaan Suap SAP Jerman ke Pejabat KKP: Sedang Saya Cari Tahu

Susi Pudjiastuti buka suara soal dugaan suap dari SAP, perusahaan software berbasis di Jerman, kepada pejabat KKP.

Baca Selengkapnya

Laut Cina Selatan Disebut dalam Debat Capres, Tahukah Sekarang Bernama Laut Natuna Utara?

10 Januari 2024

Laut Cina Selatan Disebut dalam Debat Capres, Tahukah Sekarang Bernama Laut Natuna Utara?

Laut Cina Selatan disebut dalam debat capres lalu. Berikut alasan pemerintah Indonesia bersikeras menyebutnya sebagai Laut Natuna Utara.

Baca Selengkapnya