Nama Calon Gubernur BI Pilihan Jokowi Dikirim ke DPR Jumat Siang

Jumat, 23 Februari 2018 23:45 WIB

Presiden Joko Widodo saat ditemui awak media usai menghadiri CEO Forum di Raffles Hotel, Jakarta Pusat, Rabu, 29 November 2017. Tempo/M JULNIS FIRMANSYAH

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi diketahui telah mengirimkan surat ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perihal calon Gubernur Bank Indonesia atau Gubernur BI periode 2018-2023 pada hari Jumat siang. "Tadi jam 14.00 dikirimkannya," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi lewat pesan singkat, Jumat, 23 Februari 2018.

Namun Johan tidak membeberkan siapa calon yang diusulkan oleh Presiden Jokowi. Johan tak menyebutkan siapa saja dari empat nama calon Gubernur BI yang disebut-sebut sebelumnya sebagai beredar sebagai kandidat pilihan Jokowi.

Baca: Indef: Calon Gubernur BI Kemampuan Moneternya Harus Teruji

Dikirimnya surat presiden tersebut dikonfirmasi pula oleh anggota Komisi Keuangan DPR Muhammad Misbakhun. "Sudah sampai DPR," kata Misbakhun dikutip dari Antara.

Misbakhun juga enggan mengungkapkan calon Gubernur BI usulan Presiden Jokowi. "Surat bersifat rahasia sehingga yang tahu hanya Ketua DPR (Bambang Soesatyo)," katanya.

Advertising
Advertising

Berdasarkan ketentuan DPR akan membacakan surat tersebut dalam rapat paripurna DPR. Selanjutnya surat ini dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan alat kelengkapan dewan mana yang ditugaskan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi sebelumnya mengungkapkan terdapat empat nama calon Gubernur BI yang akan diusulkan kepada Presiden Joko Widodo. Empat nama itu adalah calon inkumben Agus Martowardojo, Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, dan mantan Menteri Keuangan Chatib Basri.

Masa kepemimpinan Gubernur BI 2013-2018 yang saat ini dipimpin Agus Martowardojo akan berakhir pada 15 Mei 2018. Presiden dijadwalkan akan mengirim nama calon gubernur BI untuk diuji kelayakan dan kepatutan oleh DPR pada pekan ketiga Februari 2018 ini.

ANTARA

Berita terkait

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

26 menit lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

51 menit lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

1 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

4 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

5 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

12 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya

Tak Hanya Naikkan BI Rate, BI Rilis 5 Kebijakan Moneter Ini untuk Jaga Stabilitas Rupiah

13 jam lalu

Tak Hanya Naikkan BI Rate, BI Rilis 5 Kebijakan Moneter Ini untuk Jaga Stabilitas Rupiah

Gubernur BI Perry Warjiyo membeberkan lima aksi BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

13 jam lalu

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.

Baca Selengkapnya

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

13 jam lalu

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

Nadiem mengatakan, semua keberhasilan gerakan Merdeka Belajar selama ini berkat dukungan dan arahan dari Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya