57 Perusahaan Ikut Lelang Proyek Jalan Berbayar ERP

Reporter

Bisnis.com

Editor

Anisa Luciana

Jumat, 9 Februari 2018 14:06 WIB

Sejumlah kendaraan bermotor melintas di samping papan pengumuman sosialisasi pembatasan kendaraan plat nomor ganjil genap, di lampu merah terowongan Dukuh Atas, Jakarta, 25 Juli 2016. Pembatasan ini merupakan kebijakan transisi menjelang penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya menyelenggarakan lelang proyek jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) setelah sempat gagal beberapa kali.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andri Yansyah, mengatakan lelang yang dilaksanakan saat ini cukup diminati oleh investor.

"Sekarang jumlah investor yang ikut tender sudah 57 perusahaan. Ada kemungkinan tambah lebih banyak," katanya di Balai Kota DKI, Kamis, 8 Februari 2018.

Baca juga: Agar ERP Berhasil, Kemenhub Sebutkan Sejumlah Syarat Ini

Meski demikian, dia tak menjabarkan secara detail perusahaan mana saja yang ikut lelang ERP saat ini. Seperti diketahui, teknologi ERP sudah diuji coba sejak 2014 silam. Beberapa perusahaan yang sudah ikut uji coba kala itu, antara lain perusahaan teknologi dan telekomunikasi asal Swedia, Kapsch dan Qfree asal Norwegia.

Advertising
Advertising

Lelang operator ERP sudah tertunda bertahun-tahun, bahkan melewati masa jabatan empat Gubernur DKI, yaitu Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, Djarot Saiful Hidayat dan terakhir Pelaksana Tugas Gubernur Soni Sumarsono.

Andri mengatakan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan, antara lain memiliki teknologi yang sudah teruji, terverifikasi, dan bisa diterapkan di Jakarta.

Baca juga: Sandiaga Janjikan Lelang Proyek Jalan Berbayar ERP Selesai 2018

"Semua teknologi bisa masuk asalkan sudah teruji atau sukses digunakan di negara lain, mendapat sertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta dapat diterapkan bukan hanya untuk ERP, tetapi parkir, jalan tol, hingga pajak," tuturnya.

Untuk itu, Andri menuturkan pihaknya akan berhati-hati dalam menentukan perusahaan swasta yang bakal memenangkan proyek dan membangun sarana ERP.

"Lelang ERP dieksekusi langsung oleh BLUD di bawah pengawasan langsung Dishubtrans DKI. Mudah-mudahan lelang lancar hingga pengumuman pemenang Oktober nanti," katanya.

BISNIS

Berita terkait

Dianggap Mirip, Ini Perbedaan ERP dengan Software Akuntasi

25 September 2023

Dianggap Mirip, Ini Perbedaan ERP dengan Software Akuntasi

Fleksibilitas ERP yang dapat dikonfigurasikan sesuai proses yang dibutuhkan perusahaan juga dapat digunakan untuk pembagian tugas menjadi lebih efisien.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Jalan Berbayar Bisa Mengatasi Kemacetan di Jakarta

4 Mei 2023

Pengamat Sebut Jalan Berbayar Bisa Mengatasi Kemacetan di Jakarta

Jalan berbayar elektronik juga dinilai dapat mempersingkat waktu tempuh hingga mengubah perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.

Baca Selengkapnya

Setelah Didemo, Dishub DKI Upayakan Kaji Aspek Sosial Ekonomi Penerapan Jalan Berbayar ERP

15 Maret 2023

Setelah Didemo, Dishub DKI Upayakan Kaji Aspek Sosial Ekonomi Penerapan Jalan Berbayar ERP

Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengupayakan mengkaji kebijakan tarif jalan berbayar ERP. Kajian itu menyoroti aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

Baca Selengkapnya

LBH Jakarta Minta Pemprov DKI Perluas Akses Transportasi Daripada Membahas ERP

2 Maret 2023

LBH Jakarta Minta Pemprov DKI Perluas Akses Transportasi Daripada Membahas ERP

LBH Jakarta menyatakan penerapan ERP atau jalan berbayar bukan merupakan solusi kemacetan. Hanya akan untungkan warga kelas atas.

Baca Selengkapnya

Dishub DKI Tunggu DPRD Jadwalkan Rapat Pembahasan Raperda Jalan Berbayar ERP

1 Maret 2023

Dishub DKI Tunggu DPRD Jadwalkan Rapat Pembahasan Raperda Jalan Berbayar ERP

Dishub DKI Jakarta tidak akan menarik Raperda tentang jalan berbayar ERP. Dishub justru menunggu DPRD menjadwalkan rapat pembahasan Raperda.

Baca Selengkapnya

Ketua Bapemperda DPRD DKI Sarankan Heru Budi Tarik Raperda Jalan Berbayar ERP

1 Maret 2023

Ketua Bapemperda DPRD DKI Sarankan Heru Budi Tarik Raperda Jalan Berbayar ERP

Ketua Bapemperda DPRD DKI menyarankan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk menarik Raperda tentang jalan berbayar ERP. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Belum Rencanakan Rapat Paripurna Penarikan Raperda ERP

1 Maret 2023

DPRD DKI Belum Rencanakan Rapat Paripurna Penarikan Raperda ERP

DPRD DKI belum merencanakan rapat paripurna penarikan Raperda tentang jalan berbayar elektronik ERP.

Baca Selengkapnya

Kata Dishub DKI Setelah Sistem Jalan Berbayar ERP Jakarta Diprotes Ojol

28 Februari 2023

Kata Dishub DKI Setelah Sistem Jalan Berbayar ERP Jakarta Diprotes Ojol

Dishub DKI menyampaikan telah memberikan sosialisasi dan edukasi bahwa proses ERP atau jalan berbayar itu belum berjalan.

Baca Selengkapnya

Heru Budi Lanjutkan Penutupan U-Turn meski Dianggap Bukan Solusi Kemacetan Jakarta

27 Februari 2023

Heru Budi Lanjutkan Penutupan U-Turn meski Dianggap Bukan Solusi Kemacetan Jakarta

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak ambil pusing soal anggapan bahwa penutupan u-turn bukan solusi kemacetan. Rencana itu akan dilanjutkan.

Baca Selengkapnya

Syafrin Liputo Bertemu Perwakilan Ojol usai Demo, Wakil Dishub: Sosialisasi ERP Belum Berjalan

27 Februari 2023

Syafrin Liputo Bertemu Perwakilan Ojol usai Demo, Wakil Dishub: Sosialisasi ERP Belum Berjalan

Di hadapan demo pengemudi ojek online atau ojol, Syafrin pernah berjanji akan menarik Raperda PL2SE yang mengatur soal ERP.

Baca Selengkapnya