TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menggelar kompetisi inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan percepatan akselerasi pelayanan publik nasional. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, Diah Natalisa mengatakan percepatan akselerasi pelayanan publik nasional merupakan kesepakatan kementerian dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Ini menjadi PR harus ada minimum 10 inovasi indonesia yang mendapat pengakuan internasional. Ini target kami pada 2018, jadi ini udah kesepakatan dengan Bappenas," kata Diah di sela-sela acara penandatangan MoU PT Tempo Inti Media Tbk dengan Lembaga Administrasi Negara di gedung LAN, Kamis, 8 Februari 2018.

Baca: 2018, Pemerintah Targetkan 20 IKM Jadi Startup

Oleh karena itu, upaya untuk menghasilkan inovasi dan menyebarluaskannya ini menjadi hal yang dinilai penting. Diah menuturkan, salah satu hal yang menjadi prioritas pada 2018 ini adalah mengenai pembangunan sistem pengaduan pelayanan publik nasional. Sistem ini berkembang dengan baik berkat dukungan pemerintahan daerah yang telah tergabung dengan aplikasi lapor pelayanan publik.

"Kami melihat ada kenaikan sekitar 330-an daerah yang sudah tergabung atau terhubung dengan aplikasi lapor, yang dulunya sudah duluan seluruh kementerian lembaga terus juga perguruan tinggi dan juga perwakilan di luar negeri," ujar Diah.

Diah melihat keberadaan jaringan aplikasi ini mampu menampung berbagai harapan masyarakat setiap daerah. Kemenpan RB pun berjanji akan memperbanyak kanal lainnya, agar bisa menindak lanjutkan berbagai aduan masyarakat dengan cepat.

"Yang lainnya adalah mengenai pelayanan berbasis elektronik. Ini juga menjadi target yang diberikan kepada kami oleh Bappenas. Yang agak sedikit baru adalah mal pelayanan publik di mana tahun lalu sudah diimplementasikan di 3 daerah," kata Diah.

Diah mengungkapkan mal pelayanan publik ini merupakan gabungan dan perluasan pelayanan terpadu satu pintu dalam satu tempat, dengan melibatkan kementerian, lembaga, BUMN hingga swasta terkait. Menurut dia, sudah ada 14 kepala daerah yang siap berkomitmen untuk mengimplementasikan mal pelayanan publik pada 2018 ini.

Baca berita tentang inovasi lainnya di Tempo.co.