Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) berswafoto bersama istri Kepala Desa Ponggok (tengah) dan Plt Bupati Klaten (Sri Mulyani, kiri), sebelum acara diseminasi optimalisasi dana desa di gedung pertemuan Balai Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, pada Rabu sore, 23 Agustus 2017. (TEMPO/DINDA LEO LISTY)
TEMPO.CO, Padang - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi incaran selfie atau swafoto puluhan wartawan yang menjadi peserta konvensi nasional media massa di Padang, Sumatera Barat, hari ini. Ia tidak bisa mengelak saat wartawan mengerubunginya usai memberikan sambutan dalam konvensi yang dihadiri seribu lebih wartawan dari 34 provinsi.
Meski dijaga sejumlah pengawal, beberapa orang tetap bisa lolos dan terpaksa dilayani untuk berfoto bersama dengan sang menteri. Sayangnya sejumlah wartawan lain yang ingin mewawancarai wanita yang pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, malah gagal karena sang menteri kehabisan waktu setelah melayani beberapa orang berswafoto.
"Maaf ya, saya masih harus mengejar acara lain. Nanti ya," kata Sri Mulyani saat diminta untuk wawancara sejumlah awak media, Kamis, 8 Februari 2018.
Dalam sambutan konvensi nasional media massa, Sri Mulyani, sebelumnya mengatakan berita kontrol sosial yang dilakukan media terhadap program pemerintah harus berimbang. "Sebagai Menteri Keuangan kami berkepentingan agar pers menjadi sarana untuk menyampaikan informasi faktual mengenai ekonomi Indonesia dan APBN," katanya.
APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kata Sri Mulyani adalah uang rakyat Indonesia yang harus dipahami, dijaga dan dikritisi pemanfaatannya oleh masyarakat. "Karena itu transparansi, akuntabilitas menjadi sangat penting," ucapnya.
Hal itu, menurut Sri Mulyani, hanya bisa tercapai jika pers konstruktif dan berimbang dalam pemberitaan hingga bisa menjadi referensi bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah. Meski demikian, berita bohong atau hoax masih ditemukan mengganggu pelaksanaan program pemerintah.
Sri Mulyani menyebutkan berita bohong tersebut bisa menjadi persoalan karena pemerintah seringkali tidak bisa cepat memberikan tanggapan atau klarifikasi terhadap berita tidak bertanggung jawab itu. Konvensi nasional media massa itu juga dihadiri Dewan Pers, Ketua PWI Pusat, tokoh pers Dahlan Iskan dan Wakil Gubernur Nasrul Abit.
