Jokowi Akan Resmikan Ground Breaking Tol Padang-Pekanbaru

Kamis, 8 Februari 2018 09:03 WIB

Rombongan Presiden Jokowi melintasi Tol Pelabuhan Bakauheni-Terbanggi Besar seksi satu seusai diresmikan, di Bakauheni, Lampung, 21 Januari 2018. Tol Pelabuhan Bakauheni-Terbanggi Besar memiliki panjang 140,9 km. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono hari ini akan meninjau langsung sejumlah proyek infrastruktur di Provinsi Sumatera Barat. Salah satu proyek yang akan ditinjau bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi yaitu pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru tahap I ruas Padang-Sicincin.

"Menteri Basuki dijadwalkan akan mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan ground breaking jalan tol," demikian keterangan tertulis dari pihak Humas Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis, 8 Februari 2018. Selain jalan tol, Basuki juga dijadwalkan meninjau Program Padat Karya Tunai (PPKT) irigasi yang berlokasi di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

Baca: Jokowi Belum Puas Pertumbuhan Ekonomi 2017 Capai 5,07 Persen

Jalan Tol Padang-Pekanbaru memiliki panjang mencapai 254,80 kilometer. Jalan ini merupakan sirip dari jalan Tol Trans Sumatera dan menjadi salah satu proyek strategis nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017.

Dalam keterangan tertulis Selasa lalu, 6 Februari 2018, Basuki mengatakan tahapan konstruksi dapat segera dimulai setelah adanya kesepakatan pembebasan lahan dengan warga. "Saya sudah musyawarahkan dengan tokoh masyarakat, wali nagari, bersama Gubernur dan Wagub Sumbar (Wakil Gubernur Sumatera Barat), dan Bupati Padang Pariaman dan sudah disepakati untuk ketersediaan lahan," ujarnya.

Advertising
Advertising

Adapun untuk PPKT, Kementerian PUPR sendiri pada tahun 2018 telah menganggarkan Rp 11,2 trilun untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur ini. Pelaksanaannya telah dimulai sejak awal Januari 2018 di beberapa lokasi di Jawa dan Sumatera.

Melalui PPKT irigasi yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi ini, Kementerian PUPR juga berupaya meningkatkan peredaran uang di daerah, tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat di desa. Selain itu, para petani juga diharapkan bisa menjaga kondisi saluran irigasi sawah masing-masing.masing-masing. "Sehingga produksi pangan akan meningkat."

Berita terkait

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

3 menit lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

2 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

12 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

13 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Indonesia Pamer Infrastruktur Hijau Dalam World Water Forum ke-10, Proyek Apa yang Menonjol?

13 jam lalu

Indonesia Pamer Infrastruktur Hijau Dalam World Water Forum ke-10, Proyek Apa yang Menonjol?

Berbagai konsep dan realisasi infrastruktur energi hijau milik Pemerintah Indonesia bakal menampang di World Water Forum ke-10 di Bali.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

14 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

18 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

19 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

22 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

22 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya