TEMPO.CO, Mataram -Membaiknya kinerja perekonomian nasional diperkirakan akan berdampak positif terhadap perekonomian Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2018. Perekonomian non-tambang NTB di tahun 2017 yang tumbuh mencapai 7,10 persen (yoy), dimana merupakan pertumbuhan ekonomi non-tambang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Inflasi NTB tahun 2017 terkendali dalam sasarannya sebesar 3,7 persen (yoy).

Terjaganya kondisi makro ekonomi tersebut, didukung dengan meningkatnya investasi infrastruktur di tingkat nasional. ''Diharapkan mampu mendorong terciptanya sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan di NTB, '' kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Achris Sarwani, melalui keterangan pers, Rabu siang, 7 Februari 2018.

Pernyataan Achris Sarwani tersebut disampaikan setelah BI menyambut baik hasil asesmen Dana Moneter Internasional (IMF) terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2017 yang menilai perekonomian Indonesia terus menunjukkan kinerja yang baik dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, sekaligus kondisi makroekonomi yang terjaga sehingga risiko sistemik dapat terkendali.

Baca: IMF: Ekonomi Indonesia Berpotensi Tumbuh Hingga 6,5 Persen

Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo, hari ini 7 Februari 2018 di Jakarta, menanggapi hasil asesmen IMF yang dimuat dalam Laporan Konsultasi Artikel IV untuk Indonesia 2017, atau Indonesia: 2017 Article IV Consultation, yang telah dibahas dalam pertemuan Dewan Direktur (Executive Board) IMF di Washington D.C. pada 10 Januari 2018.

IMF dalam asesmennya terhadap Indonesia menyatakan bahwa saat ini Indonesia berada pada posisi yang baik dalam mengatasi berbagai tantangan socio-economy. Lebih lanjut, IMF memperkirakan bahwa dengan skenario reformasi fiskal dan reformasi lainnya pertumbuhan potensial Indonesia dapat mencapai 6,5 persen di jangka menengah (2022).

Para Direktur Eksekutif IMF dalam pertemuan tersebut memuji perekonomian Indonesia dan menyambut baik fokus bauran kebijakan jangka pendek otoritas yang ditujukan untuk mendukung pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas. Dewan Direktur juga memandang positif upaya otoritas yang memfokuskan pengeluaran publik ke sektor-sektor prioritas dan menyambut baik kemajuan investasi infrastruktur di Indonesia.

Lebih lanjut, para Direktur Eksekutif IMF menekankan bahwa tahapan reformasi fiskal—struktural yang baik harus menjadi prioritas sehingga bisa dilakukan mobilisasi penghasilan negara untuk mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan lainnya. Ke depan, Dewan Direktur memandang outlook perekonomian Indonesia positif namun menekankan perlunya tetap waspada terhadap berbagai risiko.

Pandangan IMF tersebut sejalan dengan hasil asesmen Bank Indonesia yang meyakini bahwa resiliensi perekonomian Indonesia semakin membaik. Inflasi selama 2017 berada pada level yang rendah sebesar 3,61 persen (yoy) sehingga dalam tiga tahun terakhir secara konsisten inflasi berhasil dikendalikan dalam kisaran sasaran. Inflasi yang terjaga pada level yang rendah dan stabil tersebut memberikan suasana yang kondusif bagi upaya penguatan momentum pemulihan ekonomi domestik.

Pertumbuhan ekonomi 2017 mencapai 5,07 persen ditopang oleh perbaikan investasi infrastruktur oleh pemerintah dan peran investasi swasta. Selain itu, membaiknya resiliensi ditandai oleh neraca transaksi berjalan yang sehat dan aliran masuk modal asing yang tinggi, serta nilai tukar Rupiah yang stabil.