TEMPO.CO, Jakarta - Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia (ekonomi Indonesia) akan meningkat secara bertahap menjadi sekitar 5,6 persen dalam jangka menengah.
Proyeksi ini didasari permintaan domestik yang kuat. Namun IMF memperingatkan Indonesia tidak terlalu banyak menumpuk utang dalam investasi untuk mendorong infrastruktur.
Dalam tinjauan tahunan atas kebijakan ekonomi Indonesia yang dirilis di Washington pada Selasa, 6 Februari 2018, IMF memproyeksikan inflasi di tahun 2018 akan tetap pada kisaran 3,5 persen, dengan ekspektasi inflasi terjaga dengan baik.
Baca: Standard Chartered Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 5,2 Persen
Sementara itu, defisit neraca berjalan Indonesia diperkirakan akan tetap mendekati 2 persen dari produk domestik bruto (PDB) menyusul kenaikan harga komoditas dan ekspor yang kuat. IMF juga memproyeksikan tingkat pertumbuhan PDB Indonesia pada 2018 mencapai 5,3 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2017 yang mencapai 5,1 persen.
"Risiko terhadap prospek tetap condong ke sisi negatifnya, termasuk lonjakan volatilitas keuangan global, ketidakpastian seputar kebijakan ekonomi Amerika Serikat, penurunan pertumbuhan di Cina, serta ketegangan geopolitik," kata IMF, seperti dikutip Reuters.
Walaupun pertumbuhan global dan harga komoditas bisa menopang prospek ekonomi Indonesia, IMF mengatakan, risiko domestik, termasuk penerimaan pajak yang meleset dari target serta kenaikan kebutuhan pembiayaan fiskal karena suku bunga yang lebih tinggi, masih membayangi.
Dewan eksekutif IMF mendesak pemerintah Indonesia tetap waspada terhadap risiko, termasuk dari arus modal yang tidak stabil. IMF juga mengatakan penyesuaian fiskal pada 2018 harus dilakukan secara bertahap untuk melindungi pertumbuhan dan membangun kembali penyangga fiskal.
Dewan direksi IMF mengatakan mereka menyambut baik kemajuan Indonesia meningkatkan investasi infrastruktur, tapi menekankan bahwa langkah tersebut harus disesuaikan dengan pembiayaan yang tersedia dan kemampuan ekonomi untuk menyerap investasi baru.
"Prioritas harus diberikan kepada pembiayaan infrastruktur yang menggunakan pendapatan dalam negeri serta partisipasi sektor swasta yang lebih besar, termasuk investasi asing langsung. Ini akan membatasi penumpukan utang eksternal perusahaan dan kewajiban tambahan dari BUMN," kata dewan IMF dalam penilaiannya.
IMF juga meminta pemerintah mengurangi kontrol negara dan peran BUMN di beberapa sektor ekonomi, juga meminta memperbaiki tingkat dan kualitas belanja pendidikan.
