Karena Batubara, Biaya PLN Membengkak Rp 15 Triliun
Reporter
Robby Irfany
Editor
Ali Akhmad Noor Hidayat
Kamis, 1 Februari 2018 05:45 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - PT PLN (Persero) menyetujui rencana pemerintah memasukkan harga batubara acuan (HBA) sebagai komponen dalam formula baru tarif listrik non subsidi. Syaratnya, pemerintah harus menekan harga batubara untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap. Sebab, keputusan pemerintah yang tidak mengintervensi harga membuat biaya produksi perseroan tahun lalu membengkak Rp 15 triliun tahun lalu.
"Kami setuju selama DMO (domestic market obligation/kewajiban memasok batubara ke pasar dalam negeri) ditetapkan jumlah dan harganya. Permintaan kami dijamin undang-undang," ujar Direktur Utama PLN Sofyan Basir kepada Tempo, Rabu 31 Januari 2018.
Karena pemerintah tidak menaikkan tarif listrik, kata Sofyan, tambahan biaya itu menjadi tanggungan PLN. Laba perusahaan juga terjepit karena harga patokan minyak Indonesia lebih mahal dari asumsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan 2017. Dia enggan menjelaskan berapa laba bersih yang ditanggok PLN.
Tanpa perubahan kebijakan, menurut Sofyan, formula baru tarif listrik tidak akan membantu mengurangi beban PLN. Sebaliknya, karena tren harga terus naik, biaya pokok produksi perusahaan berisiko terus membengkak. Awal tahun ini, HBA mencapai US$ 95 per ton. Harga meningkat 10 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
"Hari ini biaya pokok produksi kami sudah taubat naiknya. Tapi harga jualnya tetap," ucapnya.
PLN sempat mengusulkan harga batubara domestik yang dihitung berdasarkan biaya penambangan dan keuntungan yang wajar pada tahun lalu. Berbeda dari sistem saat ini, batubara domestik diserap dengan harga pasar. Tapi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menolaknya karena dianggap skema itu tidak memancing efisiensi perusahaan.
Tahun ini PLN mengusulkan lagi formula baru harga batubara lokal. Konsepnya, harga memiliki batas bawah dan batas atas yang bisa dievaluasi saban lima tahun. Ketetapan harga menjadi negosiasi PLN dengan pemasok. Sofyan mengatakan usulan masih dalam tahap pembahasan bersama pemerintah. Harga khusus diramalkan bisa menghemat biaya melampaui Rp 16 triliun per tahun.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Andy Noorsaman Sommeng menyatakan pihaknya masih menunggu masukan berbagai kalangan untuk penerapan formula harga baru. Sehingga, kebijakannya tidak akan diterapkan dalam waktu dekat.
"Tidak ada rencana kenaikan listrik dalam waktu dekat, walaupun kami sedang mengkaji formula yang baru," kata Andy di Jakarta, kemarin.
Saat ini, komponen penyesuaian tarif bergantung pada harga patokan minyak mentah Indonesia, inflasi, serta nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Jika wacana berlaku, harga batubara akan menjadi faktor penentu penyesuaian listrik saban tiga bulan. Sebab, pembangkit batubara saat ini menyumbang 55 persen dalam bauran energi nasional. Kebutuhan biaya pengadaan batubara PLN tahun 2016 mencapai Rp 109 triliun.
Andy mengatakan pemerintah juga mempertimbangkan kebijakan harga khusus batubara. Tapi, opsi yang dibahas bukan hanya berasal dari PLN. "Direktur Jenderal Mineral dan Batubara juga mengusulkan. Ada beberapa pola," katanya.
