Ditjen Kemenhub: Baru 2 Persen Angkutan Online Peroleh Izin

Jumat, 26 Januari 2018 19:17 WIB

Sejumlah penegmudi angkutan konvensional menentang keberadaan angkutan online di Purwokerto, jawa Tengah, Selasa, 17 Oktober 2017. (FOTO ANTARA)

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengakui jumlah angkutan online berizin yang beroperasi di Indonesia masih minim. Dari 83.906 kuota kendaraan yang disediakan untuk seluruh Indonesia, baru 2 persen yang sudah mengantongi izin operasi.

"Yang sudah menyelesaikan proses perizinan dan sudah memiliki kartu pengawasan baru 1.710 unit kendaraan, dari 9437 yang sudah mengajukan izin," kata Kepala Subdirektorat Angkutan Orang Kementerian Perhubungan, Syafrin Liputo saat ditemui di Jakarta, Jumat, 26 Januari 2018.

Simak: Angkutan Online Dirazia di Bandung, Dirangkul di Klaten

Kuota sebanyak 83.906 tersebut, kata Syafrin, tersebar di 12 daerah yaitu Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan. Jabodetabek mendapat kuota paling banyak, hampir 43 persen atau sebesar 36.510 unit kendaraan, diikuti Jawa Barat dan Lampung, masing-masing 15.418 dan 8.000.

Penerapan ketentuan kuota ini sendiri merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek atau yang dikenal Permenhub Angkutan Online. Aturan baru diteken oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, 24 Oktober 2017 lalu.

Advertising
Advertising

Aturan ini rencananya mulai berlaku efektif pada 1 November 2017, meski sejumlah masih menyatakan keberatan dengan sejumlah beleid baru dalam ketentuan ini. Namun, masa penyesuaian pun diberikan oleh Kemenhub, sampai benar-benar diterapkan pada 1 Februari 2018 nanti.

Ditjen Perhubungan Darat, kata Syafrin, juga tidak memahami alasannya masih minimnya angkutan online yang memperoleh izin beroperasi maupun yang mengajukan izin. Menurut dia, memang belum ada data pasti jumlah angkutan online yang beredar di seluruh Indonesia. "Namun kami menyayangkan, animonya pengemudi angkutan online untuk memperoleh izin, tak seperti animo yang sangat semangat saat membahas aturan (Permenhub Angkutan Online), dulu mereka dorong agar ada aturan," ujarnya.

Keluhan sempat muncul karena dalam aturan ini, izin baru dikeluarkan jika pengemudi mendaftar dalam bentuk badan hukum. Namun menurut Syafrin, aturan ini sebenarnya sudah tercantum sejak lama di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. "Dipermudah kok, kalau tidak ingin badan hukum berhentuk perusahaan karena takut aset hilang, bisa membentuk koperasi dengan anggota minimal lima orang, aset tetap di pengemudi," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda), Ateng Haryono sangat menyayangkan kondisi ini. Sebagai sesama pelaku bisnis transportasi, dia meminta aturan perizinan bagi angkutan online benar-benar dijalankan. "Bahkan sudah terlambat, harusnya diterapkan sejak 2014," ujarnya.

Berita terkait

Kemenhub Tetapkan 17 Bandara Internasional, Berikut Daftarnya

2 hari lalu

Kemenhub Tetapkan 17 Bandara Internasional, Berikut Daftarnya

Kemenhub akan terus mengevaluasi penataan bandara secara umum, termasuk bandara internasional.

Baca Selengkapnya

Kemenhub Imbau Masyarakat Tinggalkan Travel Gelap, Ini 5 Dampak Buruk Menggunakannya

7 hari lalu

Kemenhub Imbau Masyarakat Tinggalkan Travel Gelap, Ini 5 Dampak Buruk Menggunakannya

Hindari risiko fatal dengan travel gelap. Ketahui dampak buruknya, termasuk kecelakaan, asuransi, dan tarif tak jelas.

Baca Selengkapnya

Dirjen Hubud Apresiasi Kinerja Karyawan AirNav

12 hari lalu

Dirjen Hubud Apresiasi Kinerja Karyawan AirNav

Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia, menerima kunjungan kerja Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Maria Kristi Endah Murni.

Baca Selengkapnya

Arus Balik: Jumlah Penumpang Kereta hingga Angka Kecelakaan Turun

12 hari lalu

Arus Balik: Jumlah Penumpang Kereta hingga Angka Kecelakaan Turun

Setelah Lebaran 2024, gelombang arus balik memulai perjalanan banyak orang kembali ke perantauan

Baca Selengkapnya

Kemenhub Berangkatkan Peserta Arus Balik Gratis dengan 160 Bus

13 hari lalu

Kemenhub Berangkatkan Peserta Arus Balik Gratis dengan 160 Bus

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberangkatkan peserta arus balik gratis Lebaran 2024 dengan 160 bus.

Baca Selengkapnya

Terminal Tirtonadi Solo Mulai Kirim Sepeda Motor Peserta Mudik Gratis Lebaran 2024 Kembali ke Perantauan

15 hari lalu

Terminal Tirtonadi Solo Mulai Kirim Sepeda Motor Peserta Mudik Gratis Lebaran 2024 Kembali ke Perantauan

Loading pengiriman sepeda motor, masuk ke truk, dan diberangkatkan sekitar pukul 14.00 menuju ke Terminal Pulo Gadung.

Baca Selengkapnya

Kemenhub Siapkan 3 Armada Kapal Rute Panjang-Ciwandan untuk Arus Balik Lebaran

15 hari lalu

Kemenhub Siapkan 3 Armada Kapal Rute Panjang-Ciwandan untuk Arus Balik Lebaran

Kapal tersebut diperuntukkan bagi kendaraan sepeda motor dan mobil kecil. Sedangkan selama arus balik, truk 3 sumbu untuk sementara tak diperbolehkan.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Siapkan Rencana Cadangan Penyeberangan Sumatera-Jawa

15 hari lalu

Pemerintah Siapkan Rencana Cadangan Penyeberangan Sumatera-Jawa

Salah satu instruksinya yakni mempercepat dikeluarkannya Surat Perintah Berlayar (SPB) kapal.

Baca Selengkapnya

Menhub Tinjau Persiapan Arus Balik di Bandara Soekarno-Hatta

15 hari lalu

Menhub Tinjau Persiapan Arus Balik di Bandara Soekarno-Hatta

AirNav Indonesia diminta untuk mengoptimalkan runway ketiga di Bandara Soekarno-Hatta.

Baca Selengkapnya

Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek Diduga karena Sopir Mengantuk

20 hari lalu

Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek Diduga karena Sopir Mengantuk

Kecelakaan di ruas Tol Jakarta-Cikampek selama arus mudik lebaran diduga karena sopir mengantuk.

Baca Selengkapnya