TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro berharap pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang memadai bisa dilakukan segera untuk memperkuat daya saing dan mempercepat kinerja pertumbuhan ekonomi. "Infrastruktur bisa mempercepat pertumbuhan, bukan menghambat," kata Bambang dalam acara "PINA Day 2018" di Jakarta, Kamis, 18 Januari 2018.

Keberadaan infrastruktur, menurut Bambang, sangat bermanfaat untuk menjadi fondasi kuat mencapai pertumbuhan ekonomi masih sangat tertinggal. Saat ini stok infrastruktur terhadap PDB masih berada pada kisaran 38 persen.

Baca: PUPR: Semua Proyek Infrastruktur Pemerintah Bebas dari Besi Banci

Bambang membandingkan dengan stok infrastruktur Indonesia terhadap PDB sebelum terjadinya krisis finansial 1998 berada di kisaran 49 persen. Artinya, pemenuhan sarana infrastruktur saat ini justru menurun dibandingkan pada era Orde Baru.

Menurut Bambang, PDB dibandingkan sebelum krisis sudah tumbuh, tapi pertumbuhannya tidak diikuti dengan pertumbuhan infrastruktur. "Kalau infrastruktur tidak dibenahi, tumbuhnya tidak sustainable dan cepat," ucapnya.

Stok infrastruktur yang rendah ini, kata Bambang, berada di bawah rata-rata standar global sebesar 70 persen atau negara maju. Sejumlah negara maju yang dimaksud seperti Jepang, yang sudah di atas 100 persen, Cina 80 persen dan Amerika Serikat 76 persen.

Untuk itu, penyediaan infrastruktur yang memadai harus dilakukan dalam jangka menengah panjang agar Indonesia benar-benar bisa menjadi negara maju pada tahun 2045. Dengan kata lain, stok infrastruktur terhadap PDB harus meningkat mendekati angka minimal sebelum terjadinya krisis 1998.

Paling tidak, menurut Bambang, angka stok infrastruktur terhadap PDB mendekati tingkat sebelum 1998 sebesar 49 persen. "Range 40 sampai dengan 45 persen sudah merupakan perbaikan. Kalau mau jadi negara maju, kita hanya mimpi kalau tidak membangun infrastruktur," ujar mantan Menteri Keuangan ini.

Pemerintah selama ini berupaya untuk mendorong pembangunan infrastruktur, tak hanya menggunakan dana APBN, juga mengundang peran swasta dan BUMN melalui berbagai skema pembiayaan, seperti KPBU maupun PINA. "Kita harus kejar, all out untuk mendorong pembangunan infrastruktur dengan melibatkan swasta dan BUMN. Pemerintah memang harus berkorban karena pemenuhan kebutuhan infrastruktur tidak bisa menunggu," kata Bambang.

Total nilai investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur 2015 hingga 2019 mencapai Rp 4.769 triliun. Kebutuhan investasi itu di antaranya dipenuhi melalui APBN Rp 1.969,6 triliun atau 41,3 persen, swasta Rp 1.740,7 triliun atau 36,5 persen dan BUMN Rp 1.058,7 triliun atau 22,2 persen.

ANTARA