KPPU: Konsolidasikan Data Beras Jika Tak Ingin Rugikan Petani
Reporter
Budiarti Utami Putri
Editor
Yudono Yanuar
Kamis, 18 Januari 2018 07:21 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan konsolidasi data beras harus segera dilakukan. Komisioner KPPU Saidah Sakwan mengatakan konsolidasi data penting untuk proses pengambilan keputusan, termasuk impor.
"Yang perlu disuarakan adalah melakukan konsolidasi data secepatnya," kata Saidah di Jakarta, Rabu, 17 Januari 2018.
Baca juga: Data Produksi Beras Keliru, JK Akui Sudah Dua Kali Koreksi
Sebelumnya, Kementerian Pertanian menyatakan ada sisa stok 1 juta ton beras pada 2017 dan bakal ada tambahan stok sebanyak 329,3 ribu ton pada bulan ini. Di sisi lain, Bulog menyatakan cadangan beras 950 ribu ton pada pekan lalu yang berkurang menjadi 800 ribu ton pada pekan ini.
Kementerian Perdagangan memutuskan akan mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam lantaran terjadi lonjakan harga beras lantaran menipisnya pasokan.
Saidah mengatakan, jika data ini tak segera dikonsolidasikan, maka petani dan masyarakat konsumen akan dirugikan. Adapun perbedaan data, menurut dia, terjadi lantaran perbedaan kepentingan antarkementerian dan lembaga tersebut.
"Ini kan masing-masing punya kepentingan. Kementerian Pertanian punya kepentingan untuk swasembada, untuk subsidi pupuk, subsidi benih. Beda dengan Kementerian Perdagangan," ujar Saidah.
Saidah mengatakan, jika perlu konsolidasi data beras harus dilakukan di tingkat rapat terbatas dengan Presiden. "Karena basis data ini kan menjadi framework dalam memutuskan kebijakan," kata Saidah.
BUDIARTI UTAMI PUTRI | YOHANES PASKALIS
