TEMPO.CO, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai kenaikan harga beras ini merupakan kado pahit dari Pemerintahan Jokokwi-JK di awal tahun 2018 untuk buruh dan rakyat kecil.

"Pada awal 2018 ini kehidupan masyarakat semakin sulit akibat naiknya harga beras sebagai konsumsi utama rakyat Indonesia," ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 15 Januari 2018.

Menurut Said Iqbal, kebutuhan pokok masyarakat yang mengalami kenaikan signifikan adalah tarif listrik pada 2017, yang dampaknya masih terasa hingga sekarang, naiknya biaya kontrakan, dan kini diperparah dengan naiknya harga beras.

"Dari ketiga kenaikan harga kebutuhan tersebut, mengakibatkan daya beli buruh turun berkisar 20 sampai 25 persen," ucapnya.

Baca juga: Ombudsman: Stop Opini Surplus Beras

Padahal, kenaikan upah di tahun 2018 hanya sebesar 8,71 persen. Dengan demikian buruh dalam kehidupan sehari-seharinya pada 2018 akan nombok berkisar antara Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu per bulan.

"Dengan berutang karena upah yang mereka terima tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan hidup, itu artinya daya beli buruh makin anjlok," ujarnya.

Said Iqbal mengatakan, KSPI dan buruh Indonesia mendesak pemerintah untuk mengendalikan harga beras dengan cara menurunkan harga menjadi lebih murah. Buruh juga dengan tegas menolak impor beras.

Ia mengungkapkan alasan buruh menolak impor beras yang akan dilakukan Pemerintah sebesar 500 ribu ton, karena hal ini akan memukul daya beli petani.

Apalagi, diperkirakan bulan Februari akan ada panen besar. Dengan adanya impor beras, maka harga jual beras dari petani akan terpukul. Harga beras petani jatuh. Sehingga pendapatan petani semakin turun, yang membuat daya beli petani anjlok.

Buruh dan petani adalah kelompok masyarakat yang paling rentan terpukul daya belinya dengan kenaikan harga beras dan listrik dan kenaikan harga sewa kontrakan.

Oleh karena itu, sekali lagi, KSPI mendesak Presiden Joko Widodo agar jangan terlena dengan adagium tahun 2018 adalah tahun politik sehingga melupakan kesejahteraan buruh, petani, dan rakyat kecil.

Baca juga: Data Produksi Beras Keliru, JK Akui Sudah Dua Kali Koreksi

Untuk merespon hal tersebut, kata Said Iqbal, KSPI dan FSPMI sedang mempersiapkan aksi besar-besaran di 50 kota besar yang melibatkan puluhan ribu buruh bilamana sampai dengan akhir Januari 2018 Pemerintah tidak bisa menurunkan harga beras.

Aksi yang akan digalang KSPI dan FSPMI tersebut direncanakan akan digelar serentak pada 6 Februari 2018 dengan tiga tuntutan rakyat atau Tritura, yaitu: Turunkan Harga beras - Stop Impor Beras, Naikkan Daya Beli - Tolak Upah Murah, Jangan Pilih Pimpinan Daerah yang Busuk.

ANTARA