TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan pemantauannya di lapangan mendengarkan keluhan pedagang beras di pasar di 31 provinsi pada 10-12 Januari 2018. Dari pantauan tersebut didapatkan hasil bahwa pasokan beras pas-pasan dan tak merata.

Anggota Ombudsman, Ahmad Alamsyah Sagiri, menyebutkan pihaknya mengetahui terjadi kenaikan harga beras yang tajam sejak Desember 2017. Namun gejala kenaikan harga ini tanpa disertai temuan penimbunan dalam jumlah besar. Alamsyah menuturkan kondisi tersebut mengindikasikan kemungkinan proses mark up data produksi dalam model perhitungan yang digunakan selama ini.

Baca: Setelah Surplus, Indonesia Siap Ekspor Beras

Ombudsman menyarankan beberapa hal kepada pemerintah. "Hentikan pembangunan opini surplus dan kegiatan perayaan panen yang berlebihan," ujar Alamsyah, di kantornya, Senin, 15 Januari 2018. Saran lainnya adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program cetak sawah, luas tambah tanam, benih subsidi, hingga pemberantasan hama yang dilakukan Kementerian Pertanian.

Pemerintah juga disarankan memberi dukungan maksimum untuk Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyediakan data produksi dan stok yang lebih akurat. "Ketika ada begini, jangan BPS disalahkan ujung-ujungnya," kata Alamsyah.

Ombudsman pun menemukan gejala maladministrasi dalam keputusan pemerintah mengimpor beras khusus di awal tahun ini. Salah satunya berkaitan dengan informasi pasokan beras di Indonesia.

Pemerintah, menurut Ombudsman, tak mampu memberikan informasi tentang stok beras yang akurat kepada publik. Kementerian Pertanian selalu menyatakan produksi beras surplus dan pasokannya cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Namun pernyataan ini hanya didasarkan perkiraan luas panen dan produksi gabah tanpa disertai jumlah dan sebaran stok beras secara riil.

Pernyataan surplus beras yang tak didukung data sesungguhnya mengenai jumlah dan sebaran stok dilihat Ombudsman sebagai gejala maladministrasi. "Pengambilan keputusan berpotensi keliru," kata Alamsyah.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman beberapa kali menyebutkan bahwa produksi beras nasional sudah surplus, bahkan Indonesia bersiap mengekspor beras sesegera mungkin. Pada 9 Februari 2017, ia menyebutkan produksi padi nasional mencapai 79,17 juta ton di 2016 atau di atas target 72 juta ton.

"Jadi memang sudah surplus beras sehingga memang ada rencana ekspor. Dewasa ini ekspornya sedang penjajakan dan negara tujuannya sudah ada, tapi nanti saja dinformasikan," kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Medan, Kamis, 9 Februari 2017, seusai Rapat Koordinasi Percepatan Luas Tambah Tanam Padi, Jagung dan Kedelai dengan Pemprov Sumut, Kodam I BB dan Pemkab/Pemkot di Medan.

ANTARA