Pembangunan Klaster Industri Baja di Tiga Wilayah Ini Dipercepat

Minggu, 14 Januari 2018 11:49 WIB

Pekerja mengamati proses produksi industri baja PT Gunung Steel Group di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, 26 Februari 2015. Jumlah industri baja nasional saat ini sebanyak 352 perusahaan tersebar di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian menyatakan akan mempercepat pembangunan klaster industri baja di tiga wilayah, yaitu Cilegon, Banten; Batulicin, Kalimantan Selatan; dan Morowali, Sulawesi Tengah. Kementerian Perindustrian berharap produksi dari tiga wilayah tersebut mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor serta mewujudkan negara mandiri dari impor baja.

“Melalui pendekatan klaster ini, karena sifatnya saling melengkapi, produk yang dihasilkan akan lebih berdaya saing serta memacu adanya inovasi dan peningkatan kualitas produk sesuai dengan permintaan konsumen saat ini,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Sabtu, 13 Januari 2018.

Simak: Pertumbuhan Industri 2018 Ditargetkan Tembus 5,67 Persen

Airlangga menjelaskan, industri baja dikategorikan sebagai sektor induk karena produknya merupakan bahan baku utama yang diperlukan bagi kegiatan manufaktur di sektor industri lainnya.

Menurut dia, baja juga dibutuhkan sebagai komponen penting dalam sektor infrastruktur secara luas, yang meliputi bangunan dan properti, jalan dan jembatan, telekomunikasi, serta ketenagalistrikan.

Advertising
Advertising

Pemerintah saat ini tengah menargetkan produksi 10 juta ton baja pada 2025 melalui pembangunan klaster industri baja di Cilegon, Banten.

"Klaster 10 juta ton yang nilai investasinya mencapai US$ 4 miliar ini memberikan multiplier effect melalui penciptaan lapangan pekerjaan, pemenuhan bahan baku industri dalam negeri, dan memberikan manfaat terhadap perekonomian nasional, khususnya Banten," ucap Airlangga.

Kementerian Perindustrian telah meminta produsen baja PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Posco, Nippon Steel, dan Osaka Steel berkolaborasi merealisasi peta jalan pengembangan klaster baja 10 juta ton tersebut. Pembangunan klaster ini akan memberikan efek berantai berupa penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 45 ribu orang. Selain itu, dapat meningkatkan pendapatan pajak sekitar US$ 0,17 miliar dan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 0,38 persen.

PT Krakatau Steel juga telah bekerja sama dengan perusahaan Jepang, Sango Corporation, dalam pengembangan produk baja wire rod untuk kebutuhan sektor otomotif dengan nilai investasi mencapai US$ 95 juta di Cilegon.

"Pertumbuhan industri pengguna baja di Indonesia terbilang cukup baik. Contohnya, industri otomotif, yang diproyeksikan pada 2025 akan memproduksi 3 juta unit mobil sehingga membutuhkan sebanyak 1,8 juta ton baja otomotif," ujar Airlangga.

Berita terkait

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

2 hari lalu

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan impor untuk komoditas bahan baku plastik kini tidak memerlukan pertimbangan teknis lagi.

Baca Selengkapnya

Indonesia Bahas Pengurangan Emisi Karbon di Hannover Messe 2024

2 hari lalu

Indonesia Bahas Pengurangan Emisi Karbon di Hannover Messe 2024

Pemerintah RI membahas langkah strategis mengurangi emisi karbon sektor industri di ajang pameran global Hannover Messe 2024 Jerman.

Baca Selengkapnya

Pupuk Kujang Kembangkan Produksi Es Kering

10 hari lalu

Pupuk Kujang Kembangkan Produksi Es Kering

Pupuk Kujang menambah lini produk non pupuk dengan meresmikan pabrik dry ice atau es kering memanfaatkan produksi pabrik CO2 cair.

Baca Selengkapnya

Impor Dibatasi, Pengusaha Tekstil: Meski Belum Signifikan, Tren Kinerja Industri TPT Mulai Positif

15 hari lalu

Impor Dibatasi, Pengusaha Tekstil: Meski Belum Signifikan, Tren Kinerja Industri TPT Mulai Positif

Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengungkapkan dampak kebijakan pembatasan impor yang diterapkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

CIPS Nilai Aturan Pembatasan Impor Berpotensi Lemahkan Daya Saing Produk Dalam Negeri

20 hari lalu

CIPS Nilai Aturan Pembatasan Impor Berpotensi Lemahkan Daya Saing Produk Dalam Negeri

Dengan aturan ini, dokumen lartas yang sebelumnya hanya berupa laporan survey (LS) kini bertambah menjadi LS dan Persetujuan Impor.

Baca Selengkapnya

Bos Tokopedia Dukung Usulan Teten Soal Pengaturan Harga Produk di E-commerce

24 hari lalu

Bos Tokopedia Dukung Usulan Teten Soal Pengaturan Harga Produk di E-commerce

Tokopedia menyatakan bersedia bekerja sama dan membantu penerapan aturan.

Baca Selengkapnya

Zulhas Musnahkan 11 Jenis Barang Impor Ilegal Senilai Rp 9,3 Miliar, Apa Saja?

30 hari lalu

Zulhas Musnahkan 11 Jenis Barang Impor Ilegal Senilai Rp 9,3 Miliar, Apa Saja?

Zulhas memimpin pemusnahan barang impor ilegal yang didapat dari pengawasan post border. Adapun total nominal barang itu mencapai Rp 9,3 miliar.

Baca Selengkapnya

Menteri Teten Masduki: Industri Knalpot Aftermarket Punya Potensi Ekonomi Besar

33 hari lalu

Menteri Teten Masduki: Industri Knalpot Aftermarket Punya Potensi Ekonomi Besar

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan industri knalpot aftermarket punya potensi ekonomi besar.

Baca Selengkapnya

AFPI Jamin Debt Collector Fintech Lending Punya Kode Etik dan Sertifikasi

35 hari lalu

AFPI Jamin Debt Collector Fintech Lending Punya Kode Etik dan Sertifikasi

AFPI menjamin penagih utang dalam industri fintech lending sudah bersertifikat.

Baca Selengkapnya

THR dan Gaji ke-13 ASN Dinilai Tak Efektif Kerek Perekonomian, Ekonom: Perbaiki Upah Pekerja Sektor Industri dan Jasa

37 hari lalu

THR dan Gaji ke-13 ASN Dinilai Tak Efektif Kerek Perekonomian, Ekonom: Perbaiki Upah Pekerja Sektor Industri dan Jasa

Ekonomi CORE Eliza Mardian mengatakan, THR dan gaji ke-13 ASN tak berdampak signifikan bagi perekonomian.

Baca Selengkapnya