TEMPO.CO, Jakarta - Langkah pemerintah yang menggeber penyerahan sertifikat hak atas tanah ke seluruh penjuru nusantara sepanjang tahun 2017 tak terlepas permintaan Presiden Joko Widodo alias Jokowi kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil. Presiden Jokowi menargetkan, bahkan dengan sedikit 'mengancam' bahwa sebanyak 5 juta sertifikat tanah agar diterbitkan oleh Menteri Sofyan saat itu.

"Saya dengan Pak Menteri di awal janjian. Pak, targetnya ini 5 juta. Kalau nggak tercapai, tahu sendiri," ujar Presiden Jokowi di Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria, Rabu, 10 Januari 2017.

Baca: Genjot Target 7 Juta Sertifikat Tanah, BPN Lakukan Hal Ini

Berdasarkan data Kementerian Agraria, ada 5,26 juta bidang yang mereka daftar untuk penerbitan sertifikat. Namun, dari lima jutaan bidang itu, hanya 4,23 juta bidang yang bisa dikeluarkan sertifikat. Sebab, sisanya tidak ada pihak terkait di tempat ketika hendak diberikan sertifikat.

Lebih lanjut, Kementerian Agraria mencatat bahwa selama 2017 ada 2.168 sengketa tanah. Angka itu tidak banyak, tapi menjadi perhatian publik.

Untuk tahun ini, Jokowi memasang target lebih tinggi yakni sebanyak 7 juta sertifikat tanah untuk diterbitkan. Ia menilai penerbitan 7 juta sertifikat tanah itu akan lebih gampang mengingat Kementerian Agraria bisa menerbitkan 5 juta sertifikat di 2017.

Jokowi menyebutkan, target dibutuhkan untuk memudahkan Kementerian Agraria dalam bekerja. Tanpa target yang jelas, kementerian tak akan punya acuan yang dikejar. "Saya tahu jajaran BPN bekerja siang malam untuk mengejar target," tuturnya.

Upaya dari BPN untuk mencapai target itu, menurut Jokowi, juga terus diperhatikan. "Jangan dipikir saya nggak tahu. Nanti Pak Menteri sampaikan saja ke Kanwil, targetnya ini. Siapa yang nggak bisa memenuhi, copot."