Jokowi: Penenggelaman Kapal Bentuk Law Enforcement Kita

Reporter

Editor

Kamis, 11 Januari 2018 07:20 WIB

Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan sikap terkait pernyataan sepihak Amerika Serikat atas diakuinya Yerusalem sebagai ibu kota Israel di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 7 Desember 2017. Pemerintah Indonesia mengecam keras pernyataan Pemerintah Amerika Serikat dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, yang dikhawatirkan memicu guncangan stabilitas keamanan dunia. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Polemik berkepanjangan soal penenggelaman kapal pencuri ikan antara dua menteri di kabinet kerja membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi ikut angkat bicara.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berseberangan pendapat soal penenggelaman kapal pencuri ikan. Sebelumnya, Luhut meminta Susi untuk menghentikan aksi penenggelaman kapal sepanjang tahun ini.

Baca: Susi Pudjiastuti: Penenggelaman Kapal Perintah Jokowi

Presiden Jokowi mengatakan setiap kebijakan bertujuan untuk kebaikan rakyat. "Setiap menteri pasti memiliki kebijakan dan kebijakan itu pasti untuk kebaikan," ujarnya usai membuka rakornas Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Rabu, 10 Januari 2018. "Enggak ada untuk menjelek-jelekkan. Itu enggak ada."

Jokowi melanjutkan, "Semua saya dukung. Jadi penenggelaman bentuk law enforcement yang kita tunjukkan. Bahwa kita tidak main-main dengan illegal fishing atau pencurian ikan tidak main main. Oleh sebab itu yang paling ya ditenggelamkan, yang paling serem itu. Untuk efek jera."

Advertising

Sebelumnya Menteri Luhut meminta Menteri Susi agar tak lagi menenggelamkan kapal karena menilai seluruh pihak sudah melihat ketegasan Indonesia dalam memberantas pencurian ikan. Sebaiknya sektor kelautan dan perikanan kembali difokuskan pada upaya perbaikan produksi dan ekspor perikanan yang tengah menurun. Hal itu disampaikan Luhut usai memimpin rapat koordinasi di kantornya Senin lalu.

Sehari kemudian, Susi menyampaikan sikapnya lewat akun twitternya dan video resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diunggah ke YouTube. Dia mengatakan bahwa penenggelaman kapal pencuri ikan yang dilakukan pihaknya diatur lewat Undang-undang.

Menteri Susi juga mengatakan bahwa tindakan tersebut merupakan perintah Presiden Joko Widodo dalam upaya menkonkretkan UU perikanan tersebut. “Pak Jokowi memerintahkan dengan ketegasan beliau untuk kita bisa mengeksekusi UU Nomor 45 Tahun 2009," ujarnya, dalam akun Youtube resmi KKP Selasa lalu.

Namun lebih jauh Presiden Jokowi juga mengatakan saat ini ia meminta sektor kelautan dan perikanan harus difokuskan kembali untuk perbaikan ekonomi. "Makanya saya bilang ke Bu Susi, Bu, sekarang konsentrasinya agar ke industri pengolahan ikan terutama yang mendorong ekspor ikan. Karena ekspornya kita turun," katanya.

BISNIS