TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak sependapat dengan pernyataan lembaga pemeringkat Moody's Investor Service. Moody's menyatakan pemilihan kepala daerah tahun ini berpotensi menghambat reformasi ekonomi di Indonesia. Kondisi itu ditambah dengan jadwal pemilihan presiden pada 2019.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah akan terus berupaya menjaga momentum yang ada. "Saya ingin menegaskan bahwa seluruh alasan tahun ini, kemudian pemerintah akan terdistraksi atau terganggu konsentrasinya dan tidak menjalankan berbagai program reformasi ambisiusnya, itu salah," katanya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu, 10 Januari 2018.

Pemerintah, kata Sri Mulyani, bahkan membuat kebijakan untuk mempermudah arus barang impor di pelabuhan pada awal tahun ini. Pemerintah menekan jumlah larangan terbatas komoditas impor ke Indonesia. Sri Mulyani memastikan reformasi tetap berlangsung untuk menghilangkan berbagai macam kendala investasi perdagangan.

Vice President and Analyst Moody's Anushka Shah mengatakan perlambatan reformasi tak hanya terjadi di Indonesia. "Jadwal pemilu yang padat akan memperlambat momentum reformasi ekonomi di beberapa negara Asia Pasifik," ujarnya, seperti dilansir dari laporannya, Rabu, 10 Januari 2018. Beberapa negara yang disebut antara lain India, Malaysia, Kamboja, Fiji, Thailand, Bangladesh, Maldives, dan Pakistan.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityasawara meminta masyarakat yakin dengan komitmen pemerintah terhadap melakukan reformasi ekonomi meski tahun politik datang. "Jangan ragukan komitmen pemerintah melakukan reformasi ekonomi. Luar biasa walaupun tahun politik," ucapnya.