TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyambut baik niat investasi proyek light rail transit (LRT) oleh PT Ratu Prabu Energy Tbk. karena bakal mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). "Kalau memang itu ada (niat investasi), dia bawa sebesar itu silakan saja. Kami senang mana saja yang bawa duit banyak," ujarnya, Senin, 8 Januari 2018.

Seusai rapat pimpinan Kementerian Koordinator Kemaritiman awal tahun anggaran 2018 pada hari ini, Luhut mengingatkan sedikitnya ada tiga syarat mengenai niat perusahaan energi Ratu Prabu membangun jalur tambahan LRT senilai Rp 300-an triliun itu. Syarat pertama, semua teknologi yang dibawa ramah lingkungan.

Baca juga: Usul Pembangunan LRT 200 Km, Menhub: Kami Tidak Mau Bombastis

Dari mana pun asal investasi, kata Luhut, pemerintah tidak akan pilih-pilih selama teknologinya mumpuni dan bisa dipakai. "Yang kedua, dia (investor) harus menggunakan pegawai Indonesia," katanya.

Meski nanti menggunakan teknologi dan tenaga kerja asing, Luhut memaparkan, investor harus memberikan pelatihan kepada pekerja lokal untuk menggantikan posisi tenaga kerja asing yang dipekerjakan pada awal proyek. "Ketiga, harus bisa hulu ke hilir dan transfer teknologi," ujar Luhut.

Luhut mencontohkan, dengan adanya sumber daya alam berupa nikel di masa mendatang harus ada pengembangan sumber daya yang lebih lanjut misalnya ke produksi stainless steel atau carbon steel yang kelipatannya bisa 100 kali bahkan lebih. "Yang terakhir harus ada transfer teknologi."

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sebelumnya menyebutkan dirinya telah memberi masukan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno terkait perusahaan PT Ratu Prabu Energi Tbk. yang mengusulkan pembangunan jalur tambahan LRT Jakarta dan sekitarnya. Hal itu disampaikan dalam pertemuan tertutup di rumah makan Kwang Tung, Pecenongan, Jakarta Pusat.

Sandiaga Uno menyebutkan dalam pertemuan yang juga membahas LRT tersebut terlihat respons Menteri Rini terhadap pembangunan tersebut cukup baik. "Bu Menteri bilang kalau misalnya ada swasta yang mau membangun dan menggunakan dana sendiri tanpa bantuan dari pemerintah, kita harus kaji," katanya. "Dan seandainya itu betul-betul feasible, sangat memungkinkan, itu harus kita dorong dan dipercepat."

ANTARA