TEMPO.CO, Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI gelar pertemuan untuk membahas krisis gas industri yang terjadi di Sumatera Utara sejak awal Desember 2017. Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba mengatakan pertemuan tersebut digelar untuk mencari solusi sekaligus meminta komitmen pihak terkait supaya menyelesaikan persoalan krisis gas tersebut.

“Kalau krisis gas tersebut dibiarkan berlarut-larut kami melihat ada potensi ratusan karyawan bakal dirumahkan,” kata Parlindungan ketika dihubungi Tempo pada Kamis, 28 Desember 2017.

Parlindungan menjelaskan bahwa pertemuan yang difasilitasi oleh DPD perwakilan Sumatera Utara ini digelar pada Kamis pagi, 28 Desember 2017 pukul 10.00 WIB.

Baca: Impor Gas Industri, Jonan Tunggu Menko Perekonomian

Adapun dalam pertemuan itu, turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Kepala Divisi Komersialisasi Gas Pipa SKK Migas, Waras Budi Santosa, Sekretaris Perusahaan Perusahaan Gas Negara, Hery Yusuf, Direktur Pembinaan Program Migas, Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Budiantono.

Dalam pertemuan itu turut hadir pula perwakilan dari PT Pertamina Gas (Pertagas), perwakilan BPH Migas, perewakilan Perta Arun Gas, serta perwakilan dari perusahaan yang beroperasi di Sumatera Utara seperti PT Jui Shin, PT Kawasan Industri Medan dan juga perwakilan dari APINDO Sumatera Utara.

Krisis gas bagi industri terjadi selama 25 hari sejak awal Desember 2017 karena sumur gas utama yang berada di Aceh belum bisa berproduksi akibat masih adanya kendala dalam menyalurkan dan masih minimnya bahan baku.

Akibatnya, banyak pabrik-pabrik di Sumatera harus menambah biaya produksinya hingga mencapai 50 persen khusus untuk pembelian bahan bakar karena harus beralih dari gas ke bahan bakar solar yang cenderung lebih mahal.

Akibat kejadian ini, kata Parlindungan, banyak perusahaan harus menelan kerugian hingga mencapai puluhan miliar selama rentang waktu itu. Kerugian diperkirakan mencapai Rp 1 miliar per hari.

Ia juga menuturkan akibat kejadian ini banyak pabrik-pabrik di Sumatera harus menambah biaya produksinya hingga mencapai 50 persen khusus untuk pembelian bahan bakar karena harus beralih dari gas ke bahan bakar solar yang cenderung lebih mahal.

Parlindungan juga menuturkan dalam pertemuan tersebut ada tiga hal yang disepakati. Pertama, diputuskan bahwa semua pihak sepakat bahwa pada Jumat, 29 Desember 2017 esok, pasokan gas untuk industri sudah berjalan. “Itu tadi disepakati langsung setelah kami telepon ke pihak Pertamina Hulu Energi yang mengangkat gas ke atas. Dia bilang, dan itu diperdengarkan ke semua peserta yang hadir bahwa gasnya udah ada dan normal,” tuturnya.

Kedua, dalam pertemuan tersebut disepakati supaya pada masa mendatang harus ada koordinasi dan masterplan terkait perencanaan energi termasuk gas di Sumatera Utara. Tunjuanya untuk peningkatan industri dan menjaga serta mendukung penciptaan lapangan kerja.

Terakhir, pada pertemuan DPD tersebut juga disepakati supaya nanti bakal ada kunjungan bersama untuk memantau perkembangan gas industri di Sumatera Utara setelah terjadinya krisis gas. Kunjungan tersebut direncanakan pada 30 Desember 2017 mendatang.