TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan setidaknya ada empat tantangan di sektor properti pada 2018. "Salah satunya kurangnya pasokan rumah yang dibarengi dengan tingginya kebutuhan rumah," ujar Maryono dalam siaran pers pada Selasa, 19 Desember 2017.
Dalam acara seminar Rumah Layak untuk Rakyat dengan tema "Dukungan Akses Perbankan dalam Program Sejuta Rumah", Maryono mengatakan, "Backlog atau kurangnya pasokan rumah mencapai 13,38 juta unit."
Tantangan selanjutnya adalah tidak tersedianya lahan yang cukup untuk membangun properti. Dari segi regulasi pertanahan, Maryono mengatakan banyak kebijakan yang belum terstandardisasi untuk setiap daerah.
Untuk segi pembiayaan, kata Maryono, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang masuk kategori bankable masih tergolong sedikit. "Sehingga sulit mengakses kredit pembiayaan rumah (KPR)," kata Maryono.
Merujuk pada data Badan Pusat Statistik tahun 2015, kalangan berpenghasilan di bawah Rp 3 juta mendominasi kebutuhan untuk tempat tinggal. "Backlog di MBR informal tercatat mencapai lebih dari 6 juta unit."
Temuan tersebut membuat pemerintah bekerja sama dengan Bank BTN merealisasi Program Sejuta Rumah.
Maryono mengklaim Bank BTN telah berkontribusi lebih dari 1,6 juta unit rumah, baik dalam bentuk KPR maupun kredit konstruksi perumahan, dengan nilai lebih dari Rp 177,24 triliun selama 2015 hingga November 2017.
Hingga November 2017, Bank BTN merealisasi KPR untuk 223.373 unit rumah dan kredit konstruksi untuk perumahan, yaitu 326.326 unit rumah dengan nilai keseluruhan Rp 60,94 triliun.
Dalam mewujudkan Program Sejuta Rumah, Bank BTN menyebut beberapa peran pemerintah dalam mendukung pembiayaan KPR, yaitu lewat subsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dan subsidi selisih bunga.
Selain itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lana Winayanti mengatakan salah satu upaya mendukung Program Sejuta Rumah adalah dari segi regulasi. "Penyederhanaan perizinan melalui pelayanan satu pintu."
BRIN: Rumah di Puspitek Punya Negara Tak Bisa Dimiliki
6 hari lalu
BRIN: Rumah di Puspitek Punya Negara Tak Bisa Dimiliki
Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan pada BRIN Arywarti Marganingsih mengatakan perumahan Puspitek, Serpong, tak bisa jadi hak milik.
