Anggaran KKP Turun, Ini yang Dilakukan Menteri Susi Pudjiastuti

Selasa, 12 Desember 2017 15:42 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, saat menghadiri acara puncak Sail Sabang yang disertai hujan. instagram.com

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperoleh alokasi anggaran dari APBN 2018 sebesar Rp 7,28 triliun. Angka tersebut turun sebesar 20,26 persen dari tahun sebelumnya, yakni Rp 9,13 triliun. Menteri Susi Pudjiastuti mengatakan 70 persen anggaran tahun 2018 akan dimanfaatkan untuk kepentingan stakeholders dan pelayanan publik di sektor kelautan dan perikanan.

"KKP tetap akan melaksanakan anggaran dengan efektif, efesien, sufficient, dan outcome oriented, meskipun adanya keterbatasan anggaran pemerintah," kata Susi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2017.

Baca juga: Susi Sebut Sri Mulyani Tak Setujui Kenaikan Gaji di KKP

Oleh karena itu, Susi menggandeng seluruh kontraktor penyedia barang dan jasa rekanan KKP untuk mengetahui program-program KKP pada 2018. Susi ingin proses pengadaan barang dan jasa program strategis KKP dilakukan secara transparan dan akuntabel.

"Para penyedia barang dan jasa diajak serta untuk melaksanakan APBN KKP secara good governance, agar semua dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Susi.

Advertising
Advertising

Susi juga menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memberikan dukungan pedampingan konsolidasi pengadaan barang dan jasa di KKP. Susi juga meminta para penyedia barang dan jasa berpartisipasi dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di kementeriannya.

"Kami meminta untuk tidak memberikan gratifikasi apapun ke aparat KKP," ucap Susi Pudjiastuti. Dengan tidak memberi gratifikasi tersebut, Susi berharap dapat meningkatkan transparansi yang telah dibangun dan dapat menjadikan output yang lebih berkualitas untuk stakeholders kelautan dan perikanan.

Berita terkait

KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

2 hari lalu

KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

Greenpeace meminta KKP segera menghukum pelaku sekaligus mendesak pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Penangkapan Ikan.

Baca Selengkapnya

Giliran KKP Tangkap Kapal Asing Malaysia yang Menangkap Ikan di Selat Malaka

2 hari lalu

Giliran KKP Tangkap Kapal Asing Malaysia yang Menangkap Ikan di Selat Malaka

KKP meringkus satu kapal ikan asing ilegal berbendera Malaysia saat kedapatan menangkap ikan di Selat Malaka.

Baca Selengkapnya

Menteri Trenggono : Pengelolaan Sedimentasi untuk Kesejahteraan Masyarakat

2 hari lalu

Menteri Trenggono : Pengelolaan Sedimentasi untuk Kesejahteraan Masyarakat

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pilot project inovasi pengembangan kawasan berbasis pemanfaatan sedimen memiliki dampak signifikan untuk kemakmuran/kesejahteraan masyarakat.

Baca Selengkapnya

KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

2 hari lalu

KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap kapal pencuri ikan berbendera Malaysia. Kapal itu tercatat sudah dimusnahkan tapi masih beroperasi

Baca Selengkapnya

Greenpeace Apresiasi KKP Tangkap Kapal Transhipment dan Mendesak Usut Pemiliknya

2 hari lalu

Greenpeace Apresiasi KKP Tangkap Kapal Transhipment dan Mendesak Usut Pemiliknya

Greenpeace Indonesia mengapresiasi langkah KKP yang menangkap kapal ikan pelaku alih muatan (transhipment) di laut.

Baca Selengkapnya

KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut

4 hari lalu

KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menggalang dukungan internasional untuk mewujudkan perluasan kawasan konservasi laut seluas 97,5 juta hektare (ha) atau setera 30 persen luas laut perairan Indonesia pada tahun 2045.

Baca Selengkapnya

Dari Transhipment Kapal Ikan Asal Juwana Terungkap TPPO dan Cerita Pelarian di Tengah Laut

10 hari lalu

Dari Transhipment Kapal Ikan Asal Juwana Terungkap TPPO dan Cerita Pelarian di Tengah Laut

ABK yang lari dari kapal ikan asing loncat ke laut dan berenang sejauh 12 mil. Satu tak selamat.

Baca Selengkapnya

Kapal Ikan Asal Juwana Ditangkap di Laut Arafura Karena Transhipment Ilegal dan Selundupkan Solar

11 hari lalu

Kapal Ikan Asal Juwana Ditangkap di Laut Arafura Karena Transhipment Ilegal dan Selundupkan Solar

Kapal pengangkut ikan asal Indonesia ditangkap kerena melakukan alih muatan (transhipment) dengan dua Kapal Ikan Asing (KIA) di Laut Arafura, Maluku.

Baca Selengkapnya

KKP Buru Kapal Cina Ilegal yang Melakukan Penangkapan Ikan di Perairan Indonesia

11 hari lalu

KKP Buru Kapal Cina Ilegal yang Melakukan Penangkapan Ikan di Perairan Indonesia

KKP menduga kapal Cina ilegal itu masih berada di perairan sekitar Laut Aru.

Baca Selengkapnya

KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

20 hari lalu

KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

Dua unit di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) yaitu Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang dan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru menerima pengakuan berstandar internasional sebagai unit kerja yang menjalankan sistem manajemen anti penyuapan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Baca Selengkapnya