TEMPO.CO, Jakarta - Bank Pembangunan Asia (ADB) telah menyetujui pemberian US$ 750 ribu atau sekitar Rp 10,2 triliun kepada Indonesia untuk memberikan dukungan pengetahuan dan bantuan teknis guna mempelajari dampak teknologi disruptif terhadap prospek pembangunan di Indonesia. ADB menganggap potensi manfaat ekonomi digital bagi Indonesia diperkirakan akan cukup besar.

“Dukungan teknis ADB akan membantu memetakan dampak teknologi disruptif terhadap Indonesia ekonomi, baik secara agregat maupun di tingkat sektoral,” ujar Winfried Wicklein selaku Kepala Kantor Perwakilan ADB di Indonesia dalam keterangan resmi yang diterima Tempo, Senin, 11 Desember 2017.

Baca: ADB Suntik US$ 1 Miliar di Sektor Energi Indonesia

Menurut Winfried, Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan pengguna Internet tercepat di dunia. Berbagai indikator seperti lalu lintas internet, pendapatan dari layanan komputasi awan dan sistem terkait (Internet of Things) tumbuh pesat.

Selain itu, aplikasi pemesanan transportasi online seperti Grab dan Go-Jek tak hanya menciptakan pekerjaan, tetapi juga memberikan penghasilan dan fasilitas lain seperti asuransi kesehatan dan akses pada perbankan yang lebih baik. "Meskipun demikian, teknologi disruptif juga membawa sejumlah risiko bagi Indonesia dalam bentuk berkurangnya pekerjaan di sektor tertentu dan potensi naiknya ketimpangan," ujar dia.

Winfried menilai bantuan teknis ini akan mendukung upaya pemerintah memanfaatkan keuntungan teknologi sekaligus mengelola resiko teknologi disruptif. Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara mengungkapkan Indonesia berada di persimpangan perubahan teknologi global.

Oleh karena itu, ADB menilai, pemerintah perlu meningkatkan pemahaman soal teknologi disruptif agar tak mengganggu perekonomian nasional. “Pemahaman yang lebih baik terhadap topik yang berkembang cepat ini amatlah esensial, agar kebijakan dan investasi pendukung yang tepat dapat diambil," kata Winfried.

Saat ini, Pemerintah Indonesia tengah mengembangkan “2020 Go Digital Vision” yang bertekad menjadikan Indonesia perekonomian digital terbesar di ASEAN pada 2020. Kebijakan ekonomi ke-14 yang diluncurkan tahun lalu itu mencakup peta jalan komprehensif untuk mendorong e-commerce di Indonesia.